Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Nasir, menegaskan bahwa rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 harus menjadi kunci perbaikan nyata kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di Tanjung Selor, Senin (11/05/2026), dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur 2025.
Dalam forum tersebut, DPRD memberikan sejumlah catatan strategis sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kinerja pembangunan daerah.
Nasir menyampaikan dukungannya terhadap rekomendasi DPRD sekaligus menegaskan kembali berbagai masukan yang sebelumnya disampaikan Fraksi PKS dalam pembahasan LKPJ.
Menurutnya, rekomendasi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar berbagai persoalan pembangunan dapat ditangani lebih optimal dan tepat sasaran.
“Rekomendasi DPRD ini penting sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah agar pembangunan ke depan semakin baik, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Nasir kepada MataKaltara.com, Senin (11/05/2026).
Ia menjelaskan, Fraksi PKS telah memberikan sejumlah masukan strategis, mulai dari pemerataan pembangunan wilayah perbatasan dan pedalaman, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Nasir menekankan bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara berkeadilan dengan memastikan masyarakat di wilayah perbatasan mendapatkan perhatian yang sama dalam akses infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.
“Pembangunan jangan hanya terfokus di wilayah perkotaan. Kawasan perbatasan dan pedalaman juga harus menjadi prioritas karena mereka bagian penting dari wajah Kalimantan Utara,” jelasnya.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap kualitas pekerjaan fisik pemerintah agar pelaksanaan pembangunan benar-benar berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Nasir berharap seluruh rekomendasi DPRD terhadap LKPJ 2025 dapat ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah provinsi melalui langkah-langkah nyata dan terukur.
“Harapan kita, rekomendasi ini tidak hanya berhenti menjadi catatan di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,” pungkasnya.
