Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TARAKAN – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025 dari DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar rapat strategis selama dua hari, 29–30 April 2026.
Rapat berlangsung di Tarakan dan difokuskan pada penyusunan rekomendasi serta pendalaman hasil monitoring dan evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Kalimantan Utara.
Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus LKPj, Dino Andrian, serta dihadiri unsur pimpinan DPRD, anggota pansus, tenaga ahli, dan jajaran OPD teknis.
Forum ini menjadi bagian penting dari tahapan pembahasan LKPj sebelum rekomendasi resmi disampaikan kepada pemerintah daerah.
Pada hari pertama, pembahasan difokuskan pada perumusan draf rekomendasi bersama tenaga ahli dan tim pakar.
Proses diskusi berlangsung intensif dengan menelaah capaian kinerja, efektivitas program, hingga tantangan yang dihadapi OPD sepanjang 2025.
Pansus menekankan bahwa rekomendasi yang disusun harus bersifat komprehensif, realistis, dan dapat diimplementasikan.
Memasuki hari kedua, agenda dilanjutkan dengan konfirmasi serta klarifikasi data hasil monitoring bersama OPD terkait.
Evaluasi mencakup pelaksanaan program pembangunan di sejumlah daerah, seperti Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, hingga Kabupaten Nunukan.
Dino Andrian menegaskan, pansus tidak ingin rekomendasi berhenti pada aspek administratif semata.
Menurutnya, hasil pembahasan harus mampu mendorong peningkatan kinerja perangkat daerah sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik.
“Rekomendasi yang kami susun diharapkan benar-benar menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah agar pelaksanaan program ke depan lebih efektif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Dino kepada MataKaltara.com, Jumat (01/05/2026).
Ia menambahkan, pendalaman data dan sinkronisasi informasi bersama OPD menjadi langkah penting agar rekomendasi yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat serta mencerminkan kondisi riil di lapangan.
DPRD Kaltara menargetkan rekomendasi LKPj dapat menjadi acuan penting bagi pemerintah provinsi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, efektivitas program pembangunan, dan kualitas pelayanan publik pada tahun-tahun mendatang.
