Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Upaya pemberantasan narkotika di wilayah perbatasan kembali diperkuat. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Utara dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nunukan pada Senin (20/04/2026).
Kunjungan ini menjadi langkah awal bagi Kepala BNNP Kaltara Kombes Pol Abdul Hasyim yang baru menjabat untuk melihat langsung kondisi lapangan, khususnya di wilayah perbatasan yang dinilai rawan peredaran gelap narkotika.
Kepala BNN Kabupaten Nunukan, Anton Suriyadi Siagian, menyebut kunjungan tersebut tidak hanya bersifat seremonial, melainkan untuk memperkuat strategi nyata dalam pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
“Beliau ingin memahami langsung situasi wilayah Nunukan sebagai daerah perbatasan. Ini penting untuk menentukan langkah strategis ke depan,” kata Anton kepada MataKaltara.com, Sabtu (20/04/2026).
Setibanya di Nunukan, Kepala BNNP Kaltara dijadwalkan langsung melakukan pertemuan dengan Bupati Nunukan guna membahas implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang fasilitasi P4GN.
Pertemuan tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BNN dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika, sekaligus memperluas jangkauan program hingga ke tingkat kecamatan.
Tak hanya itu, kunjungan ini juga akan difokuskan pada peninjauan langsung ke sejumlah kawasan yang selama ini masuk kategori rawan, termasuk wilayah “strat buntu” yang belakangan menjadi perhatian publik.
“Kawasan strat buntu akan kita datangi. Di sana kita ingin berdialog dengan masyarakat untuk mengetahui kondisi riil dan kebutuhan mereka,” ungkapnya.
Menurutnya, pendekatan langsung ke masyarakat menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dalam upaya pemberantasan narkoba.
Hasil dari kunjungan tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan P4GN di Kabupaten Nunukan.
Anton juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam memperluas program hingga ke wilayah terpencil seperti Lumbis, Sebuku, dan Krayan yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
Selain itu, BNN Nunukan juga mendorong adanya dukungan konkret berupa hibah lahan untuk pembangunan kantor serta fasilitas rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.
“Kami berharap ada dukungan nyata dari pemerintah daerah, termasuk penyediaan lahan untuk kantor dan tempat rehabilitasi. Ini penting agar penanganan narkoba bisa lebih optimal dan berkelanjutan,” jelasnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor, mulai dari BNNP, instansi vertikal, Forkopimda, hingga masyarakat dalam memerangi peredaran narkotika di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.
