Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Wakil Ketua I DPRD Nunukan Arpiah menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih menuai pro dan kontra di tengah masyarakat Nunukan.
Ia menilai program tersebut perlu evaluasi menyeluruh sebelum diperluas ke lebih banyak sekolah. Menurut Arpiah, hingga kini masih terdapat sekolah yang belum mendapatkan program MBG sama sekali.
Padahal, ada sekolah yang sebelumnya disebut menjadi percontohan awal, namun justru belum menerima manfaat program tersebut.
“Memang saat ini kita masih fokus pada perbaikan pelayanan yang sudah berjalan terlebih dahulu. Apalagi sebelumnya sempat terjadi kejadian keracunan di Sebatik yang menjadi perhatian kita bersama,” ujar Arpiah kepada MataKaltara.com.
Ia menegaskan, perbaikan kualitas layanan harus menjadi prioritas agar pelaksanaan program benar-benar aman dan sesuai standar sebelum dilakukan perluasan ke sekolah lain.
Selain itu, Arpiah juga menyoroti soal transparansi biaya dalam pelaksanaan MBG. Ia menyebut sebagian titik sudah mulai mencantumkan label harga per porsi, namun masih banyak lokasi yang belum menerapkannya.
“Untuk saat ini masih ada yang hanya memberikan makanan tanpa label harga, sehingga kita tidak tahu berapa sebenarnya biaya per porsi untuk anak-anak. Informasinya sudah ada titik yang mencantumkan, tetapi belum merata,” katanya.
DPRD Nunukan berharap ke depan seluruh penyedia MBG wajib mencantumkan label harga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Tak hanya soal pemerataan dan transparansi, Arpiah juga menilai menu makanan perlu dievaluasi agar sesuai dengan kondisi dan selera siswa di masing-masing wilayah.
Ia mencontohkan pengalaman saat Ramadan, di mana menu telur yang diberikan di salah satu sekolah justru tidak diminati siswa dan berakhir terbuang.
“Ini juga jadi bahan evaluasi. Selain memperhatikan kebutuhan gizi, selera anak-anak juga perlu dipertimbangkan agar makanan tidak mubazir,” ucap Arpiah.
Ia berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait dapat melakukan evaluasi bersama terkait standar menu, distribusi, hingga mekanisme rotasi sekolah penerima manfaat.
“Harapannya program MBG tetap berjalan, tetapi benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi tiap sekolah. Setelah evaluasi menyeluruh, baru kita bisa mengusulkan rotasi untuk sekolah yang belum mendapatkan,” ungkap Arpiah.
