Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan terus berupaya menjaga stabilitas pasokan bahan pokok di tengah tantangan distribusi yang masih menjadi persoalan utama di wilayah perbatasan.
Tingginya biaya logistik serta ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah membuat distribusi bahan pokok belum sepenuhnya berjalan optimal.
Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama dalam menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pangan di masyarakat.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Nunukan, Masniadi, mengakui bahwa selama ini sebagian besar kebutuhan pangan masih didatangkan dari luar daerah.
“Selama ini kita masih bergantung pada pasokan dari luar, baik dari Sulawesi, Jawa, bahkan dari Malaysia. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi daerah perbatasan seperti Nunukan,” kata Masniadi kepada MataKaltara.com, Kamis (26/03/2026).
Ia menegaskan, persoalan distribusi tidak hanya berdampak pada ketersediaan barang, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap harga di tingkat masyarakat.
“Kalau jalur distribusi terganggu, dampaknya bisa langsung terasa, baik dari sisi ketersediaan maupun harga. Ini yang harus kita antisipasi bersama,” ujarnya.
Data dari Perum Bulog menunjukkan, penyaluran bahan pokok ke Nunukan pada awal tahun 2026 masih terbatas. Pada Januari, distribusi beras program SPHP tercatat sekitar 6 ton, sementara pada Februari tidak ada penyaluran.
Memasuki pertengahan Maret, distribusi kembali dilakukan dengan total sekitar 9 ton beras dan 6 ribu liter minyak goreng.
Meski distribusi belum maksimal, stok bahan pokok di gudang dipastikan dalam kondisi aman. Cadangan beras saat ini mencapai sekitar 1.400 ton, minyak goreng sekitar 55 ribu liter, serta gula sekitar 2 ton.
Masniadi pun mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan.
“Kami pastikan stok aman. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir apalagi sampai melakukan pembelian dalam jumlah besar yang justru bisa memicu gejolak harga,” tuturnya.
Selain itu, tambahan pasokan gula sebanyak 25 ton juga telah disiapkan dan dijadwalkan masuk setelah Lebaran guna memperkuat ketersediaan di daerah.
Dalam jangka panjang, Pemkab Nunukan mulai menggeser fokus kebijakan ke arah penguatan produksi pangan lokal. Hal ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada daerah lain. Harus ada upaya serius untuk memperkuat produksi lokal agar lebih mandiri,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sejumlah komoditas seperti cabai, tomat, ikan, dan daging ayam selama ini menjadi penyumbang inflasi daerah sehingga perlu mendapat perhatian khusus.
“Komoditas-komoditas ini sering memicu kenaikan harga. Artinya, kita perlu intervensi yang lebih terarah agar produksinya bisa ditingkatkan di dalam daerah,” ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Nunukan tengah menyiapkan program pengembangan kampung hortikultura dengan menetapkan wilayah tertentu sebagai sentra produksi.
“Kita akan mulai dari pendataan petani dan kelompok tani. Setelah itu, kita beri intervensi sesuai kebutuhan, baik benih, pupuk, maupun sarana produksi lainnya,” imbuhnya.
Ia juga menyebutkan bahwa Simpang Kadir, Kelurahan Nunukan Selatan, menjadi salah satu lokasi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
“Kawasan Simpang Kadir cukup potensial. Kita lihat dari kondisi lahan dan kesiapan masyarakatnya, ini bisa menjadi salah satu sentra hortikultura ke depan,” pungkasnya.
Untuk tahun ini, program masih difokuskan pada tahap perencanaan dan pendataan, sementara pelaksanaan secara maksimal akan dilakukan pada tahun berikutnya.
“Tahun ini kita matangkan dulu data dan perencanaannya. Tahun depan baru kita dorong lebih kuat dari sisi intervensi,” terangnya.
Masniadi berharap, dengan kombinasi penguatan distribusi dan peningkatan produksi lokal, ketahanan pangan di Kabupaten Nunukan dapat semakin kokoh.
“Harapannya, kita bisa lebih mandiri, harga lebih stabil, dan masyarakat juga mendapatkan manfaat ekonomi dari sektor pertanian,” jelasnya.
