Penulis : Fidelis | Editor : Castro
MATAKALTARA.COM, TARAKAN – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berencana segera berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltara guna memastikan kebenaran informasi terkait kemungkinan pengurangan anggaran jaminan kesehatan bagi masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Dino Andrian, menegaskan langkah tersebut penting untuk menghindari kesimpangsiuran informasi yang berpotensi merugikan masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang sangat bergantung pada program jaminan kesehatan daerah.
“Kami akan segera berkomunikasi dengan TAPD Pemprov untuk mengonfirmasi hal ini. Jika benar ada pengurangan, tentu dampaknya sangat besar bagi masyarakat,” ujarnya, kepada MataKaltara.com, Rabu (18/3/2026) pagi.
Ia mengungkapkan, Komisi IV memberikan perhatian serius terhadap tingginya jumlah warga yang masih menunggu akses jaminan kesehatan. Saat ini, sekitar 131 ribu calon peserta masih berada dalam daftar antre untuk mendapatkan pembiayaan dari APBD.
Sementara itu, BPJS Kesehatan cabang Tarakan memaparkan adanya keterbatasan anggaran. Dengan alokasi sekitar Rp19 miliar, dana tersebut diperkirakan hanya mampu mengakomodasi sekitar 33 ribu peserta dalam satu tahun.
Perhitungan tersebut belum termasuk potensi penambahan peserta baru, seperti bayi yang lahir dari ibu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Saya rasa kondisi ini tidak lepas dari keterbatasan fiskal pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang tengah menghadapi tekanan cukup besar,” jelasnya.
Meski demikian, DPRD Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus mencari solusi agar pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat kurang mampu tetap berjalan dan tidak terhenti.
