Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TARAKAN – Tak hanya Bulungan dan Tana Tidung, Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun 2025 dari DPRD Provinsi Kaltara juga melakukan monitoring lapangan di Kota Tarakan, Senin (13/04/2026).
Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan program pembangunan yang dibiayai APBD 2025 berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Anggota Pansus LKPj, Yancong, menegaskan bahwa pengawasan langsung menjadi langkah penting agar pelaksanaan program tidak hanya selesai secara administratif.
“Kami ingin memastikan bahwa program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar laporan di atas kertas. Monitoring seperti ini penting agar kendala di lapangan bisa segera diketahui dan dicarikan solusi,” kata Yancong kepada MataKaltara.com, Kamis (16/04/2026).
Ia menambahkan, pengawasan lapangan juga menjadi bagian dari tanggung jawab moral DPRD dalam memastikan pembangunan berjalan merata.
“Jangan sampai ada program yang tidak maksimal atau tidak tepat sasaran. Itu yang ingin kami pastikan,” ujarnya.
Senada, Jufri Budiman menilai kunjungan langsung memberi gambaran nyata terkait progres pembangunan dan kualitas pelayanan publik.
“Dengan turun langsung, kami bisa melihat kondisi riil di lapangan, baik progres pembangunan maupun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dari situ kita bisa menilai apakah perencanaan sudah berjalan sesuai target,” jelasnya.
Menurutnya, masukan dari masyarakat dan pihak pengelola fasilitas juga menjadi bagian penting dalam monitoring.
“Kami juga mendengar langsung aspirasi di lapangan. Ini penting agar kebijakan ke depan benar-benar berbasis kebutuhan riil masyarakat,” terangnya.
Dalam monitoring tersebut, rombongan Pansus meninjau sejumlah lokasi strategis, di antaranya RSUD dr. H. Jusuf SK, pembangunan Gedung Kantor UPTD Bapenda Kelas A Wilayah Tarakan, Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, SMAN 5 Tarakan, serta SMKN 4 Tarakan.
Anggota Pansus lainnya, Syamsuddin Arfah, menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD merupakan bagian penting dari upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran daerah.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil optimal. Transparansi ini penting agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah terus meningkat,” tuturnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kualitas pekerjaan fisik di lapangan.“Bukan hanya selesai, tapi kualitasnya juga harus baik dan bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang,” imbuhnya.
Sementara itu, Adi Nata Kusuma mengatakan kegiatan monitoring juga menjadi sarana evaluasi untuk memperbaiki perencanaan program di masa mendatang.
“Hasil kunjungan ini akan menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program ke depan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Evaluasi seperti ini penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan setiap tahun,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa DPRD akan terus mendorong peningkatan pelayanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
“Harapan kami, seluruh fasilitas yang dibangun benar-benar mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Tarakan,” ucapnya.
Anggota pansus lainnya menambahkan, monitoring lapangan akan terus dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah Kalimantan Utara.
“Kegiatan ini bukan yang terakhir. Pengawasan akan terus kami lakukan agar pembangunan berjalan konsisten dan memberikan dampak nyata,” pungkasnya.
