Penulis:Fidelis | Editor:Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Setiap pagi, deru ketinting memecah kesunyian sungai di pedalaman Sembakung, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara).
Di atas perahu kayu itu, anak-anak berseragam putih merah berangkat sekolah dengan tas lusuh di punggung.
Bukan untuk belajar di kampung mereka, melainkan ke sekolah di Desa Tagul yang harus ditempuh hingga dua jam menyusuri arus sungai.
Ongkosnya? Rp50 ribu per hari per orang harga yang terlampau mahal bagi sebagian besar keluarga petani dan nelayan.
Bagi Ardiansyah, Kepala Sekolah SDN 002 Sembakung, ini bukan sekadar cerita perjalanan sekolah, tapi tentang masa depan 26 anak yang terancam terhenti hanya karena kuota penerimaan SMPN 1 Sembakung tak berpihak pada mereka.
Meskipun bukan siswanya, tapi Ardiansyah tidak bisa menyembunyikan rasa prihatin dan kegelisahannya melihat 26 lulusan SD di pelosok Sembakung terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP hanya karena persoalan kuota dan akses transportasi.
“Kalau sekolah saya yang lulus baru-baru ini ada 32 orang siswa. Selain SDN 002, ada tiga SDN lainnya yang jaraknya dekat dengan SMPN 1 Sembakung yakni SDN 001, SDN 003, dan SDN 004. Sehingga tahun ini total 64 siswa SD yang terakomodir masuk di SMPN 1 Sembakung. Lulusan siswa saya yang terbanyak ada 32 siswa,” kata Ardiansyah kepada MataKaltara.com, Selasa (12/08/2025), pagi.
Masalah muncul ketika lulusan SDN 005 di Desa Manuk Bungkul dan SDN 006 di Desa Lubakan, sebanyak 26 siswa, tidak bisa terakomodir di penerimaan SMPN 1 Sembakung.
Data pokok pendidikan (Dapodik) hanya memuat 64 siswa dari empat SD yang diusulkan sejak awal, dan perubahan kuota belum disetujui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Pilihan lain adalah SMPN 5 Sembakung di Desa Tagul. Tapi untuk ke sana, siswa harus naik perahu ketinting. Dari Desa Lubakan memakan waktu 1 jam, sedangkan dari Manuk Bungkul bisa 2 jam perjalanan menyusuri sungai.
“Saya tidak tahu persis untuk ongkos ketinting bagi anak sekolah. Tapi setahu saya biaya ketinting ke Desa Tagul itu Rp50 ribu per orang. Itu baru ongkos perahu, belum risiko di sungai. Kalau dari sekolah saya ke SMPN 1 Sembakung lewat darat cuma 35 menit, tapi jalannya tanah dan kalau hujan susah dilalui,” ucapnya.
Ardiansyah mengatakan, penambahan satu rombongan belajar (Rombel) di SMPN 1 Sembakung bisa menjadi solusi.
Saat ini kata dia sekolah tersebut memiliki 7 Rombel dari kelas VII sampai IX, namun ada ruang kelas VII yang dialihfungsikan menjadi perpustakaan.
Di balik perjuangan akses pendidikan, SDN 002 Sembakung juga menghadapi keterbatasan sarana.
Meja dan kursi siswa sebagian hasil pinjaman dari sekolah lain, lalu diperbaiki sendiri oleh guru.
“Banjir besar pada 2023 juga menghapus sebagian aset sekolah. Buku-buku di perpustakaan sekolah kami (SDN 002) rusak kena banjir. Lalu, 50 unit laptop bantuan kementerian hanyut karena saat itu dipinjamkan kepada siswa untuk belajar Daring. Mereka tidak punya handphone android buat belajar Daring,” ujarnya.
Lanjut Ardiansyah,”Kami di pelosok perbatasan hanya ingin fasilitas sekolah merata. Laboratorium komputer ada, tapi komputernya kosong. Dana BOS tidak cukup, paling bisa beli satu laptop saja,” tambahnya.
Sejak 2014 menjadi kepala sekolah, Ardiansyah berpegang pada stigma positif warga yang melekat pada SDN 002 Sembakung yakni sekolah penggerak dengan metode mengajar yang maju.
Namun tanpa dukungan sarana dan kebijakan yang berpihak, ia khawatir impian anak-anak di hulu Sungai Sembakung akan terhenti di bangku SD.
“Kami guru-guru yang ada di pelosok perbatasan merindukan pendidikan yang merata, seperti sekolah di perkotaan. Supaya pendidikan anak-anak kami tidak tertinggal dari kota,” ungkapnya.
