Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Dalam rapat dengar pendapat dengan pengurus nasional PKBI, Senin (04/05/2026), perhatian besar tertuju pada meningkatnya kasus HIV di Kalimantan Utara berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara.
Hal ini membuat catatan tersendiri bagi DPRD Kaltara, khusus Komisi IV.
Kondisi ini diperparah oleh stigma sosial, keterbatasan akses layanan, serta mobilitas masyarakat perbatasan yang tinggi.
Syamsuddin Arfah menyebut persoalan ini harus ditangani secara komprehensif dan kolaboratif.
“Ini bukan sekadar isu kesehatan, tetapi juga isu sosial. Kita membutuhkan pendekatan yang lebih humanis dan edukatif,” kata Syamsuddin kepada MataKaltara.com, Rabu (06/05/2026).
Ketua Pengurus Nasional PKBI, Ichsan Malik menambahkan, stigma masih menjadi hambatan utama dalam upaya pencegahan dan deteksi dini.
“Masih banyak masyarakat takut melakukan pemeriksaan karena stigma. Padahal deteksi dini sangat penting agar pengobatan bisa segera dilakukan,” jelasnya.
Ia menilai wilayah perbatasan membutuhkan pendekatan berbasis komunitas agar edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan HIV dapat diterima lebih luas.
DPRD berharap kehadiran PKBI secara mandiri di Kaltara dapat memperkuat program preventif, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memperluas jangkauan layanan kesehatan.
