Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Achmad Djufrie, menegaskan penyusunan program dan kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.
Penegasan itu disampaikan saat memimpin rapat pembahasan RAPBD 2027 pada 3 November 2026. Rapat tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan program pemerintah daerah disusun berdasarkan aspirasi masyarakat serta kebutuhan pembangunan yang mendesak.
Achmad Djufrie menekankan, setiap program yang dirancang pemerintah harus memiliki arah dan sasaran yang jelas. Anggaran daerah harus benar-benar digunakan untuk menjawab persoalan masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan belanja pemerintahan.
“Program pemerintah daerah harus disusun dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kita ingin setiap kebijakan anggaran yang direncanakan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan daerah,” kata Djufrie kepada MataKaltara.com, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, optimalisasi penggunaan anggaran juga menjadi perhatian utama dalam pembahasan RAPBD 2027. Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, pemerintah dituntut lebih cermat menentukan program yang harus didahulukan.
“Penggunaan anggaran harus dilakukan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Jangan sampai anggaran yang tersedia tidak memberikan dampak maksimal terhadap pembangunan. Karena itu, setiap program harus memiliki manfaat yang jelas dan terukur,” ujarnya.
Sorotan terhadap ketepatan alokasi anggaran semakin penting mengingat kemampuan fiskal daerah masih menghadapi tantangan. Berdasarkan kesepakatan KUA-PPAS APBD Kaltara 2027 pada 9 November 2026, pagu anggaran sementara diproyeksikan mencapai Rp2.247.391.837.863 atau sekitar Rp2,247 triliun.
Dengan proyeksi anggaran tersebut, pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas DPRD Kaltara. Termasuk pemenuhan urusan wajib pemerintahan, seperti pendidikan dan kesehatan.
Achmad Djufrie juga mengingatkan agar perencanaan program disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jangan sampai program telah disepakati, tetapi realisasinya terkendala karena sumber pendanaannya belum tersedia.
“Perencanaan harus realistis dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kita ingin program yang sudah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
DPRD Kaltara berharap pembahasan RAPBD 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih terarah, transparan dan akuntabel.
“Setiap alokasi belanja harus memiliki urgensi serta kontribusi terhadap peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di Kalimantan Utara,” pungkasnya.
