Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA. COM, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan mendorong seluruh pemerintah kecamatan untuk lebih aktif mengidentifikasi potensi usaha masyarakat, memperbaiki pendataan pelaku usaha mikro, serta membantu mempermudah pengurusan perizinan. Langkah ini dinilai penting agar pengembangan UMKM berjalan tepat sasaran dan tidak ada pelaku usaha yang luput dari perhatian pemerintah.
Penegasan tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Nunukan, Muhammad Amin, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah Kecamatan se-Kabupaten Nunukan di Lantai 5 Kantor Bupati Nunukan, Kamis (29/10/2026).
Rapat koordinasi yang diselenggarakan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Nunukan itu berfokus pada sosialisasi data UMKM dan penguatan peran kecamatan dalam memfasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro.
Dalam arahannya, Amin menekankan bahwa pendataan UMKM tidak boleh sekadar menjadi kegiatan administratif. Data yang dihimpun harus mampu menunjukkan kondisi sebenarnya, mulai dari jumlah pelaku usaha, potensi ekonomi di setiap kecamatan, hingga kebutuhan pendampingan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha masyarakat.
Menurutnya, data yang akurat merupakan dasar penting bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan menyalurkan program pembinaan secara lebih efektif.
“Sinkronisasi basis data UMKM bukan sekadar urusan memperbarui angka atau melengkapi administrasi. Lebih dari itu, data tersebut harus menjadi gambaran nyata tentang potensi ekonomi masyarakat di setiap kecamatan,” kata Amin kepada MataKaltara.com, Kamis (29/10/2026).
Ia meminta para camat memberikan perhatian serius terhadap proses pemutakhiran dan sinkronisasi data. Dengan pemetaan yang baik, pemerintah dapat mengetahui potensi usaha yang belum berkembang, mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku UMKM, serta memastikan program pendampingan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Amin mengingatkan, besarnya potensi ekonomi masyarakat tidak akan optimal apabila tidak didukung pendataan yang memadai. Karena itu, pemerintah kecamatan diharapkan berperan aktif memastikan pelaku usaha di wilayahnya tercatat dan memperoleh akses terhadap program pemerintah.
“Jangan sampai potensi usaha di wilayah kita begitu besar, tetapi belum terpetakan dengan baik. Jangan sampai ada pengusaha UMKM yang membutuhkan pendampingan, tetapi tidak terdata dan akhirnya terlewatkan,” ujarnya.
Perizinan usaha perlu dipermudahSelain pembenahan data, Amin menyoroti persoalan perizinan yang masih menjadi tantangan bagi sebagian pelaku usaha mikro. Tidak sedikit pengusaha yang belum memiliki izin atau belum memahami prosedur pengurusan legalitas usahanya.
Dalam hal ini, pemerintah kecamatan dinilai memiliki peran penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang pelayanan perizinan.
Camat beserta jajaran diharapkan mampu memberikan informasi yang jelas kepada pelaku usaha, membantu mengidentifikasi kebutuhan perizinan, serta memfasilitasi koordinasi dengan instansi terkait agar proses pengurusan izin dapat berjalan lebih mudah.
Kemudahan perizinan menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM. Legalitas yang jelas diharapkan dapat membantu pelaku usaha mengembangkan kegiatan bisnisnya sekaligus meningkatkan akses terhadap pembinaan dan berbagai program pemberdayaan.
Amin juga menegaskan bahwa pelaksanaan rapat koordinasi harus menghasilkan langkah nyata yang dapat segera diterapkan di masing-masing wilayah.
Ia meminta adanya tindak lanjut yang jelas, baik dalam perbaikan basis data, mekanisme koordinasi antarpemerintah, maupun upaya mendekatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat.
“Saya berharap rapat koordinasi hari ini menghasilkan sesuatu yang bisa langsung ditindaklanjuti. Bukan sekadar kesepakatan dalam forum, melainkan langkah yang jelas. Data mana yang perlu diperbaiki, bagaimana mekanisme koordinasi dilakukan, dan bagaimana pengusaha UMKM dapat memperoleh pelayanan yang lebih mudah di wilayah masing-masing,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang UKM DKUKMPP Kabupaten Nunukan, Mardiana, menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut mengangkat tiga agenda utama, yakni sosialisasi aplikasi SAPA UMKM, sinkronisasi basis data UMKM tingkat kecamatan, serta penguatan peran kecamatan dalam fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari kementerian yang membidangi UMKM dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nunukan.
Melalui pembahasan tersebut, pemerintah ingin memperkuat pemahaman jajaran kecamatan mengenai pengelolaan informasi UMKM dan mekanisme fasilitasi perizinan, sekaligus menyelaraskan langkah antara pemerintah pusat dan daerah.
Mardiana berharap kegiatan ini dapat membangun sinergi yang lebih kuat sehingga pengembangan UMKM di Kabupaten Nunukan dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan berkelanjutan.
Menurutnya, penguatan data dan kemudahan perizinan perlu berjalan beriringan agar pemerintah memiliki informasi yang lebih akurat sekaligus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat pembinaan usaha dari tingkat kabupaten hingga ke wilayah kecamatan dan desa, sehingga pelaku UMKM dapat memperoleh dukungan yang lebih dekat dengan tempat mereka menjalankan usaha.
“Mari kita jadikan pengembangan UMKM sebagai kerja bersama, bukan hanya tanggung jawab satu dinas. Pemerintah kecamatan, perangkat daerah, pemerintah desa dan kelurahan, serta seluruh pihak terkait harus saling mendukung,” pungkasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Nunukan menargetkan penguatan sinergi dan peran kecamatan dalam mendukung UMKM, terutama melalui pendataan yang lebih akurat dan fasilitasi perizinan yang lebih mudah.
Dengan langkah tersebut, potensi usaha masyarakat diharapkan dapat terpetakan dengan baik dan memperoleh dukungan pemerintah secara lebih tepat sasaran.
