Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Sejumlah substansi dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Kalimantan Utara masih perlu disempurnakan setelah mendapatkan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Catatan tersebut menjadi perhatian Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kaltara sebelum regulasi tersebut dibawa ke tahap persetujuan bersama dengan pemerintah provinsi.
Wakil Ketua Pansus II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, menjelaskan rekomendasi Kemendagri mencakup penyempurnaan dari sisi substansi maupun redaksional.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penegasan mengenai batas kewenangan pemerintah daerah agar pengaturan dalam Ranperda tidak bertentangan ataupun tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah pusat.
Menurut Nasir, catatan tersebut perlu dicermati secara teliti agar produk hukum yang dihasilkan memiliki landasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Poin-poin ini penting karena kita ingin Ranperda yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi koperasi dan pelaku usaha kecil di Kaltara. Regulasi ini diharapkan tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan yang lebih nyata,” kata Nasir kepada MataKaltara.com, Minggu (22/11/2026).
Nasir mengatakan Pansus II akan segera membahas seluruh catatan dan rekomendasi tersebut dalam rapat internal. Hasilnya kemudian menjadi bahan penyempurnaan sebelum dilanjutkan dalam pembahasan bersama komisi terkait.
Sementara itu, Ketua Pansus II DPRD Kaltara, Komarudin, menegaskan seluruh hasil fasilitasi Kemendagri akan dicermati secara saksama.
Menurutnya, penyempurnaan materi Ranperda harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Koordinasi bersama anggota Pansus dan komisi terkait juga diperlukan agar setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara tepat.
Dengan penyempurnaan tersebut, DPRD Kaltara ingin memastikan Ranperda Koperasi dan Usaha Kecil memiliki kualitas regulasi yang baik serta dapat diterapkan sesuai kewenangan pemerintah daerah.












