Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai memiliki peluang besar untuk menggerakkan ekonomi daerah. Aset yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal didorong agar segera dikelola secara produktif sehingga mampu memberikan nilai tambah, termasuk membuka sumber pendapatan baru bagi daerah.
Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kaltara meminta Pemprov tidak membiarkan kekayaan daerah hanya tercatat sebagai inventaris tanpa memberikan manfaat ekonomi. Pemerintah perlu lebih jeli melihat potensi setiap aset, terutama barang milik daerah yang berstatus idle atau belum produktif.
Wakil Ketua Pansus I DPRD Kaltara, Ladullah, menegaskan aset yang belum dimanfaatkan harus segera diidentifikasi dan dipetakan. Langkah tersebut penting untuk mengetahui peluang pengembangan maupun skema pemanfaatan yang paling menguntungkan daerah.
“Aset daerah yang belum dimanfaatkan harus segera diidentifikasi dan dipetakan. Jangan sampai kekayaan yang dimiliki pemerintah hanya menjadi barang inventaris tanpa memberikan nilai tambah bagi daerah,” kata Ladullah kepada MataKaltara.com, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, aset pemerintah seharusnya memiliki nilai manfaat yang jelas. Apabila tidak digunakan langsung untuk menunjang pelayanan pemerintahan, aset tersebut dapat dipertimbangkan untuk dimanfaatkan melalui skema penyewaan maupun kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan hukum.
Peluang tersebut perlu ditangkap Pemprov Kaltara agar aset yang selama ini tidak produktif bisa memberikan kontribusi ekonomi. Selain menghasilkan pendapatan, pemanfaatan aset juga berpotensi membuka ruang aktivitas usaha dan kerja sama dengan pelaku ekonomi.
“Pemerintah daerah harus lebih proaktif mencari peluang pemanfaatan aset, baik melalui penyewaan maupun kerja sama yang sesuai ketentuan hukum. Dengan begitu, aset yang sebelumnya tidak produktif bisa memberikan manfaat ekonomi dan mendukung peningkatan pendapatan daerah,” ujarnya.
Pansus I menilai, optimalisasi aset membutuhkan langkah konkret, bukan hanya sebatas pendataan. Pemprov harus berani mengevaluasi aset yang belum dimanfaatkan, menentukan skema pengelolaan, serta memastikan setiap peluang ekonomi dapat dijalankan secara transparan dan akuntabel.
Selain itu, Pansus I meminta Pemprov Kaltara segera menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Aturan tersebut diperlukan agar setiap organisasi perangkat daerah memiliki pedoman yang jelas dalam mengelola dan memanfaatkan aset.
Rekomendasi itu disampaikan dalam laporan akhir pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Ranperda tersebut merupakan pembaruan Perda Nomor 18 Tahun 2019 agar selaras dengan perkembangan ketentuan dari kementerian terkait.
Pansus I berharap pembaruan regulasi tersebut menjadi momentum bagi Pemprov Kaltara untuk mengubah pola pengelolaan aset. Kekayaan daerah harus mampu memberikan manfaat nyata, bukan justru menjadi beban pemeliharaan karena dibiarkan tidak produktif.
Optimalisasi aset diharapkan membuka peluang ekonomi sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan pengelolaan yang tepat, aset pemerintah dapat menjadi salah satu sumber daya strategis untuk mendukung pembangunan Kaltara.












