Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), khususnya yang disewakan kepada pihak ketiga, menjadi perhatian DPRD Kaltara. Mekanisme penyewaan diminta lebih transparan agar pemanfaatan kekayaan daerah tidak membuka celah penyalahgunaan maupun kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kaltara, Ladullah, menegaskan setiap pemanfaatan barang milik daerah harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan nilai sewa juga harus dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, aset pemerintah yang dimanfaatkan pihak lain harus memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. Jangan sampai kekayaan pemerintah digunakan tanpa mekanisme yang jelas sehingga potensi pendapatan justru tidak masuk secara optimal ke kas daerah.
“Pemanfaatan barang milik daerah harus dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan. Pengawasan juga perlu diperkuat agar tidak terjadi penyalahgunaan aset maupun kebocoran potensi pendapatan daerah,” kata Ladullah kepada MataKaltara.com, Senin (16/11/2026).
Ia menilai, transparansi menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh proses pemanfaatan aset berjalan sesuai aturan. Mulai dari mekanisme penyewaan, penentuan tarif hingga pelaksanaan perjanjian dengan pihak yang menggunakan aset pemerintah.
Pengawasan juga harus dilakukan secara konsisten. Pemerintah perlu memastikan aset yang disewakan benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan kewajiban penyewa dipenuhi sebagaimana kesepakatan.
Pansus I DPRD Kaltara mengingatkan, lemahnya pengawasan berpotensi menimbulkan persoalan dalam pengelolaan barang milik daerah. Bahkan, aset yang seharusnya bisa memberikan pemasukan justru berisiko dimanfaatkan tanpa memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan pemerintah.
Sorotan tersebut disampaikan dalam laporan akhir pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dibacakan Ladullah dalam rapat paripurna DPRD Kaltara.
Pembaruan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2019 dinilai diperlukan untuk menyesuaikan tata kelola aset dengan perkembangan regulasi dari kementerian terkait.
Pembahasan Ranperda telah berlangsung sejak Februari hingga November 2026. Pansus I juga melakukan konsultasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyempurnakan substansi regulasi.
Seluruh fraksi DPRD Kaltara menyatakan persetujuan terhadap Ranperda tersebut.
“Kita harap aturan baru itu tidak hanya memperkuat aspek administrasi, tetapi juga mendorong pengelolaan aset yang lebih produktif dan menghasilkan manfaat ekonomi bagi daerah,” pungkasnya.












