DPRD Kaltara

Ladullah Minta Aset Nganggur Segera Dikelola

×

Ladullah Minta Aset Nganggur Segera Dikelola

Sebarkan artikel ini

Penulis: Fidelis | Editor: Castro

MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) yang belum dimanfaatkan secara maksimal diminta segera dikelola agar tidak terus menjadi kekayaan daerah yang menganggur. DPRD Kaltara menilai aset-aset tersebut memiliki potensi ekonomi yang dapat diubah menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kaltara, Ladullah, menegaskan pemerintah provinsi harus lebih proaktif mengidentifikasi aset yang belum produktif. Pendataan dan pemetaan perlu segera dilakukan untuk mengetahui aset mana saja yang berpotensi memberikan nilai tambah bagi keuangan daerah.

Menurutnya, aset pemerintah tidak seharusnya hanya tercatat dalam daftar inventaris tanpa memberikan manfaat ekonomi. Apalagi, di tengah kebutuhan meningkatkan PAD, pemanfaatan kekayaan daerah menjadi salah satu peluang yang perlu mendapat perhatian serius.

“Pemprov harus lebih proaktif mengidentifikasi aset-aset yang belum dimanfaatkan. Jangan sampai aset milik daerah dibiarkan terbengkalai, sementara sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Ladullah kepada MataKaltara.com, Senin (16/11/2026).

Ia menjelaskan, optimalisasi aset dapat dilakukan melalui sejumlah skema, termasuk penyewaan maupun kerja sama pemanfaatan dengan pihak lain. Namun, setiap mekanisme harus memiliki dasar hukum, perhitungan yang jelas, serta dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Ladullah menyampaikan hal tersebut dalam laporan hasil pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah dirampungkan Pansus I DPRD Kaltara.

Pembaruan regulasi melalui Ranperda tersebut diperlukan untuk menyesuaikan Perda Nomor 18 Tahun 2019 dengan perkembangan ketentuan perundang-undangan. Pembenahan aturan diharapkan mampu memperkuat tata kelola aset, sekaligus membuka ruang pemanfaatan yang lebih optimal.

“Pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan secara tertib, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi daerah. Aset pemerintah tidak boleh hanya tercatat dalam administrasi, tetapi harus dapat dioptimalkan sesuai ketentuan agar memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah,” jelasnya.

DPRD juga mengingatkan agar pemanfaatan aset tidak dilakukan secara sembarangan. Pengelolaan yang tidak transparan berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan bahkan merugikan keuangan daerah.

Karena itu, Pemprov Kaltara didorong segera menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Perda. Aturan turunan tersebut diperlukan agar setiap organisasi perangkat daerah memiliki pedoman yang jelas dalam menginventarisasi, mengelola, hingga memanfaatkan aset pemerintah.

Ladullah berharap pembaruan regulasi ini diikuti langkah konkret di lapangan. Pemerintah perlu memastikan aset yang selama ini belum produktif dapat segera diidentifikasi dan ditentukan pola pemanfaatannya.

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan barang milik daerah tidak cukup diukur dari tertibnya administrasi maupun lengkapnya pencatatan aset. Lebih dari itu, pemerintah harus mampu memastikan kekayaan daerah memberikan manfaat dan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.

Dengan demikian, aset yang selama ini menganggur tidak terus menjadi beban pemeliharaan, tetapi dapat memberikan nilai ekonomi tanpa mengabaikan fungsi pelayanan publik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page