Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) harus diikuti pengawasan ketat terhadap seluruh perusahaan perkebunan yang beroperasi di daerah.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kaltara, Komaruddin, menegaskan pemerintah provinsi tidak boleh berhenti pada penyelesaian regulasi. Implementasi aturan di lapangan menjadi pekerjaan penting agar ketentuan yang telah disepakati benar-benar dipatuhi perusahaan.
Menurutnya, sektor perkebunan memiliki sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari perlindungan hak masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat, kewajiban kemitraan, hingga kepatuhan terhadap aturan lingkungan.
“Jangan sampai Ranperda ini hanya menjadi aturan di atas kertas. Setelah disetujui, pemerintah harus memastikan pelaksanaannya di lapangan. Perusahaan yang beroperasi wajib mematuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan,” kata Komaruddin kepada MataKaltara.com, Senin (16/11/2026).
Ia mengatakan, Ranperda tersebut telah melalui pembahasan panjang sejak Februari hingga November 2026. Pansus II juga melakukan studi komparasi, harmonisasi bersama Kementerian Hukum, serta konsultasi dengan sejumlah kementerian terkait.
Proses tersebut dilakukan untuk memastikan setiap ketentuan memiliki landasan hukum yang kuat sekaligus dapat menjawab persoalan pengelolaan perkebunan di Kaltara.
Komaruddin menekankan, pengembangan perkebunan tidak boleh hanya berorientasi pada investasi dan peningkatan produksi.
Pemerintah harus memastikan aktivitas perusahaan berjalan seimbang dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat di sekitar wilayah perkebunan.
Karena itu, pengawasan perlu mencakup pemenuhan kewajiban perusahaan, termasuk pelaksanaan kemitraan plasma minimal 20 persen, penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat, serta larangan pembukaan lahan dengan cara membakar.
DPRD juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan laporan administratif perusahaan. Pengawasan langsung diperlukan untuk mengetahui apakah kewajiban yang tercantum dalam regulasi benar-benar dijalankan.
“Pemerintah harus memastikan perusahaan melaksanakan kewajibannya. Jangan sampai masyarakat hanya menerima dampak aktivitas perkebunan, sementara hak dan kewajiban perusahaan tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Selain pengawasan, Komaruddin mendorong Pemprov Kaltara memperkuat pengembangan hilirisasi perkebunan. Menurutnya, daerah perlu membangun industri pengolahan agar komoditas perkebunan tidak terus dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.
Stabilitas harga komoditas juga perlu menjadi perhatian pemerintah agar pertumbuhan sektor perkebunan dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas terhadap pekebun.
Ia berharap persetujuan seluruh fraksi DPRD terhadap Ranperda tersebut menjadi momentum pembenahan tata kelola perkebunan di Kaltara.
“Tujuannya bagaimana perkebunan berkembang, investasi berjalan, lingkungan tetap terjaga, dan masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi yang nyata,” pungkasnya.












