Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TARAKAN – Aspirasi perbaikan infrastruktur permukiman masih menjadi keluhan warga di sejumlah wilayah Kota Tarakan. Mulai dari jalan lingkungan yang belum disemenisasi, drainase yang membutuhkan pembenahan hingga penerangan jalan umum (PJU).
Persoalan tersebut mengemuka dalam agenda reses Wakil Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Muddain, bersama ratusan warga di kawasan Sebengkok, Kota Tarakan.
Menanggapi aspirasi itu, Muddain menegaskan bahwa tidak seluruh usulan pembangunan dapat diperjuangkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara. Ada pembagian kewenangan yang harus menjadi perhatian dalam setiap pengusulan program pembangunan.
Ia menjelaskan, pembangunan jalan lingkungan dan drainase di lorong-lorong permukiman merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan.
Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa usulan yang disampaikan kepada anggota DPRD provinsi tetap harus disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah.
“Jangan sampai masyarakat memiliki harapan bahwa seluruh usulan bisa langsung kami realisasikan melalui anggaran provinsi. Ada batas kewenangan yang harus kami patuhi. Untuk semenisasi jalan lingkungan dan drainase di lorong-lorong, itu menjadi tanggung jawab pemerintah kota,” kata Muddain kepada MataKaltara.com, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, pembagian kewenangan bukan hanya persoalan administrasi pemerintahan. Hal tersebut berkaitan langsung dengan aturan penggunaan anggaran daerah yang harus dipatuhi setiap tingkatan pemerintahan.
Termasuk dalam memperjuangkan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD, setiap aspirasi harus terlebih dahulu dipetakan berdasarkan kewenangan dan kesesuaian program.
Dengan begitu, usulan masyarakat tidak berhenti pada proses penyampaian aspirasi, tetapi memiliki jalur penganggaran yang jelas dan sesuai ketentuan.
Muddain juga mengingatkan bahwa ketidaksesuaian kewenangan dapat membuat suatu usulan tidak dapat ditindaklanjuti melalui anggaran pemerintah provinsi.
Ia berharap Pemkot Tarakan dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan infrastruktur lingkungan yang disampaikan warga Sebengkok, terutama jalan permukiman dan saluran drainase.
Menurutnya, kebutuhan tersebut tetap harus mendapatkan tindak lanjut melalui instansi yang memiliki kewenangan agar persoalan yang dihadapi warga tidak terus berlarut.
“Yang terpenting, setiap aspirasi harus diperjuangkan melalui jalur yang tepat. Kalau menjadi kewenangan kota, tentu harus disampaikan dan dikoordinasikan dengan pemerintah kota,” pungkasnya.












