Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muddain, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
Seluruh anggaran yang direncanakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan, termasuk hingga rincian penggunaan dan peruntukannya.
Menurut Muddain, pembahasan RAPBD tidak cukup hanya melihat besaran anggaran secara keseluruhan. DPRD harus mencermati setiap komponen belanja agar penggunaan keuangan daerah benar-benar sesuai kebutuhan dan tidak keluar dari prioritas pembangunan.
Penegasan itu disampaikan dalam pembahasan RAPBD Kaltara 2027 pada 3 November 2026.
Muddain menilai, setiap program dan kegiatan yang diusulkan organisasi perangkat daerah (OPD) harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas. Termasuk rincian anggaran, sasaran kegiatan, hingga manfaat yang ingin dicapai.
“Setiap anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan, bahkan sampai pada rincian penggunaannya. Kita harus mengetahui dengan jelas untuk apa anggaran dialokasikan, apa yang ingin dicapai, dan sejauh mana manfaatnya bagi masyarakat,” kata Muddain kepada MataKaltara.com, Sabtu (14/11/2026).
Ia mengingatkan, penyusunan anggaran harus mengedepankan prinsip efektif, efisien dan tepat sasaran. Jangan sampai terdapat alokasi belanja yang tidak memiliki urgensi, sementara masih banyak kebutuhan masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Menurutnya, keterbatasan kemampuan fiskal daerah harus dijawab dengan perencanaan yang lebih cermat. Pemerintah perlu memastikan program yang masuk dalam RAPBD benar-benar menjadi prioritas dan sesuai aspirasi masyarakat.
“Jangan sampai anggaran hanya tersusun secara administratif, tetapi ketika dilaksanakan tidak memberikan hasil yang maksimal. Kita ingin setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki manfaat dan hasil yang bisa diukur,” ucapnya.
Sebagai gambaran kemampuan fiskal daerah, KUA-PPAS APBD Kaltara 2027 kemudian disepakati dengan proyeksi pagu sebesar Rp2.247.391.837.863 atau sekitar Rp2,247 triliun. Kesepakatan tersebut ditandatangani Pemprov dan DPRD Kaltara pada 9 November 2026.
Dengan nilai anggaran tersebut, Muddain mendorong agar pembahasan belanja dilakukan secara teliti. Infrastruktur, pendidikan dan kesehatan tetap menjadi sektor penting yang harus mendapat perhatian dalam menentukan prioritas pembangunan 2027.
Ia berharap pembahasan RAPBD menghasilkan perencanaan anggaran yang transparan, terukur dan akuntabel. DPRD akan menjalankan fungsi penganggaran untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Intinya, anggaran ini harus jelas peruntukannya, tepat penggunaannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan hanya besar dalam perencanaan, tetapi hasilnya harus benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
