Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Persoalan data desil yang menjadi salah satu penentu dalam penentuan sasaran bantuan sosial (bansos) banyak dikeluhkan masyarakat.
Persoalan tersebut turut mencuat saat Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Arming, menggelar reses Masa Sidang I Tahun 2026/2027 di Kampung Rambutan, Kabupaten Nunukan.
Arming mengungkapkan, persoalan desil menjadi salah satu keluhan masyarakat yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Sebab, pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam data sosial berpengaruh terhadap peluang warga mendapatkan bantuan pemerintah.
Menurutnya, kondisi di lapangan perlu menjadi bahan evaluasi agar pendataan benar-benar mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
“Persoalan desil ini banyak dikeluhkan masyarakat. Ada warga yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan kategori desil yang tercatat. Ini perlu menjadi perhatian dan harus ada evaluasi terhadap pendataan di lapangan,” kata Arming kepada MataKaltara.com, Sabtu (14/11/2026).
Ia menilai, pembaruan data masyarakat perlu dilakukan secara cermat dengan melibatkan pemerintah di tingkat bawah agar kondisi warga dapat diketahui secara langsung.
Arming berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan data administrasi, tetapi juga memperhatikan kondisi faktual masyarakat. Dengan demikian, warga yang memang membutuhkan bantuan tidak kehilangan kesempatan hanya karena persoalan ketidaksesuaian data.
“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan karena data yang tidak sesuai. Pendataan harus benar-benar diperiksa dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi warga,” ujarnya.
Ia menyatakan, berbagai keluhan yang diterimanya dalam kegiatan reses akan menjadi bahan untuk disampaikan dan diperjuangkan melalui jalur pemerintahan sesuai kewenangannya.
Menurutnya, persoalan data kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan ketepatan sasaran program perlindungan sosial.
