DPRD Kaltara

KUA-PPAS 2027 Disepakati, DPRD Kaltara Pastikan Anggaran Berpihak pada Kebutuhan Masyarakat

×

KUA-PPAS 2027 Disepakati, DPRD Kaltara Pastikan Anggaran Berpihak pada Kebutuhan Masyarakat

Sebarkan artikel ini

Penulis: Fidelis | Editor: Castro

MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Pemerintah Provinsi Kaltara resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan tersebut menjadi tahapan penting dalam penyusunan APBD 2027. DPRD menegaskan, arah kebijakan anggaran harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan daerah.

Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, mengatakan nota kesepakatan yang telah ditandatangani merupakan hasil pembahasan intensif antara legislatif dan eksekutif.

Sebelum disepakati dalam rapat paripurna, rancangan KUA-PPAS telah melalui pembahasan komisi-komisi DPRD, Badan Anggaran (Banggar), serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Nota kesepakatan KUA-PPAS ini merupakan fondasi awal yang sangat krusial. Kami di DPRD bersama TAPD telah mencermati setiap program prioritas agar postur APBD 2027 nanti benar-benar berpihak pada kebutuhan mendasar dan percepatan pembangunan masyarakat Kaltara,” kata Djufrie kepada MataKaltara.com, Sabtu (14/11/2026).

Penandatanganan nota kesepakatan berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan I Tahun 2026–2027, Senin (09/11/2026).

Rapat dipimpin langsung Achmad Djufrie didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltara Muhammad Nasir dan Muddain. Hadir pula Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Achmad Djufrie menyebut kesepakatan tersebut sekaligus menunjukkan koordinasi kelembagaan antara DPRD dan Pemprov Kaltara dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Namun, ia menegaskan bahwa proses penyusunan anggaran tidak boleh berhenti pada kesepakatan dokumen. Setiap program yang telah diprioritaskan harus dikawal agar pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan dan sasaran pembangunan.

“Kolaborasi erat antara legislatif dan eksekutif ini sangat esensial. DPRD memastikan arah kebijakan fiskal dan penganggaran tahun depan benar-benar responsif terhadap kebutuhan serta dinamika masyarakat luas,” pungkasnya.

Dalam kebijakan KUA-PPAS 2027, sejumlah sektor menjadi perhatian, mulai dari peningkatan investasi, penguatan sektor unggulan, pemberdayaan UMKM hingga penciptaan lapangan kerja.

DPRD juga memastikan sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas, termasuk pemenuhan mandatory spending pendidikan dan percepatan penanganan stunting.

Achmad Djufrie berharap kesepakatan tersebut menjadi landasan kuat bagi penyusunan APBD 2027 yang terukur, tepat sasaran, dan mampu mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kaltara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page