Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan Daerah Tertinggal (BNPPDT) memperkuat kapasitas aparatur pemerintahan kecamatan dan desa melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara dalam rangka percepatan pembangunan desa di Kabupaten Nunukan, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pembangunan yang lebih merata di wilayah perbatasan negara.
Mewakili Bupati Nunukan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muhammad Amin, dalam sambutan Bupati menegaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan harus berjalan seimbang antara penguatan keamanan dan kedaulatan negara dengan peningkatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, Kabupaten Nunukan memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Kondisi tersebut menjadikan pembangunan desa di kawasan perbatasan membutuhkan perhatian dan dukungan bersama dari seluruh tingkatan pemerintahan.
“Pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berorientasi pada penguatan keamanan dan kedaulatan negara, tetapi juga harus diiringi dengan kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Amin kepada MataKaltara.com, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh perkembangan desa-desa yang ada di dalamnya. Karena itu, aparatur kecamatan dan desa harus memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menyusun perencanaan, hingga mengelola anggaran desa secara tepat dan bertanggung jawab.
Muhammad Amin juga berharap kegiatan bimtek tersebut dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman baru bagi para peserta, khususnya dalam menyusun program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi masing-masing desa.
Ia mengingatkan agar kegiatan tersebut tidak hanya menjadi forum penyampaian materi, tetapi juga dimanfaatkan sebagai ruang diskusi dan berbagi pengalaman untuk menemukan solusi atas berbagai persoalan pembangunan desa.
“Yang kita harapkan, melalui kegiatan ini aparatur pemerintahan semakin memahami tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga pemerintah desa. Menurutnya, koordinasi dan kerja sama yang kuat diperlukan agar program pembangunan berjalan terarah, tepat sasaran, dan tidak dilaksanakan secara sendiri-sendiri.
“Kita ingin desa-desa di Kabupaten Nunukan terus berkembang, semakin maju, mandiri, dan masyarakatnya semakin sejahtera,” ucapnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPPDT, Mayjen TNI Edi Nur Habad, menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas aparatur juga diarahkan untuk memperkuat sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas tingkatan pemerintahan.
Selain itu, pihaknya mendorong kerja sama antardesa dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal, seperti sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata.
Pengembangan tersebut juga perlu didukung penguatan kelembagaan ekonomi desa, termasuk melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama), sehingga potensi ekonomi yang dimiliki setiap wilayah dapat dikelola secara lebih optimal.
Edi Nur Habad berharap melalui bimtek ini para peserta mampu menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat koordinasi pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kemandirian desa.
“Percepatan pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar desa-desa di wilayah perbatasan mampu tumbuh menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus menjadi beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPPDT, Bakri Siddiq, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta para camat dan kepala desa se-Kabupaten Nunukan.
