Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan terus berupaya membenahi tata kelola data daerah guna memastikan perencanaan pembangunan berjalan lebih akurat dan tepat sasaran. Namun, hasil pemeriksaan terhadap data pada Portal Satu Data Kabupaten Nunukan masih menemukan sejumlah persoalan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD).
Hal tersebut terungkap dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Nunukan di Ruang Rapat VIP Lantai 4 Kantor Bupati Nunukan, Kamis (29/10/2026).
Dalam pemaparan hasil pemeriksaan data, perwakilan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan, Firmansyah, mengungkapkan bahwa dari 1.444 indikator yang telah terbit, sebanyak 1.207 indikator memiliki satu atau lebih temuan.
Selain itu, ditemukan 2.347 baris permasalahan yang teridentifikasi dalam 17 jenis pemeriksaan. Hasil tersebut menunjukkan masih perlunya peningkatan ketelitian perangkat daerah dalam mengelola, menginput, dan memperbarui data sektoral masing-masing.
Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan, Enos Ramba, menegaskan bahwa kualitas data merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah. Sebab, setiap kebijakan dan program pembangunan harus disusun berdasarkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pembangunan daerah yang berkualitas dimulai dari perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik harus didukung oleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Enos kepada MataKaltara.com, Jumat (30/10/2026).
Ia menjelaskan, pelaksanaan Satu Data Indonesia merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 yang bertujuan menciptakan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui pengelolaan data yang terstandar dan terintegrasi.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak cukup hanya menjadi komitmen di atas kertas, tetapi harus diterapkan secara konsisten oleh seluruh perangkat daerah. Setiap OPD memiliki tanggung jawab memastikan data yang dihasilkan memenuhi standar dan dapat digunakan sebagai rujukan bersama.
Enos juga menekankan pentingnya komitmen lintas sektor, pembagian peran yang jelas, serta dukungan teknologi informasi dalam memperkuat penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Nunukan.
“Saya meyakini bahwa data yang berkualitas akan membantu kita menyusun perencanaan yang lebih tepat, menetapkan kebijakan yang lebih terarah, menggunakan anggaran secara lebih efektif, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan, Iskandar Ahmadien, memberikan penjelasan mengenai penyelenggaraan Satu Data Indonesia, termasuk perbedaannya dengan kegiatan statistik khusus seperti survei yang dilaksanakan oleh lembaga tertentu.
Ia mendorong agar data statistik sektoral yang dihasilkan masing-masing OPD dapat dimanfaatkan secara optimal. Penentuan kebutuhan data juga perlu mengacu pada daftar prioritas agar proses pengumpulan dan pengelolaannya lebih terarah.
“Dengan adanya portal Satu Data Indonesia, kita dapat menghasilkan daftar data yang telah disepakati bersama. Karena itu, pengisian data ke dalam portal tidak boleh dilakukan secara asal-asalan, tetapi harus memperhatikan standar, kebutuhan, dan kesepakatan yang telah ditetapkan,” pungkasnya.
Forum tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan koordinasi antar instansi dalam membenahi kualitas data daerah. Banyaknya temuan dalam pemeriksaan diharapkan menjadi perhatian serius bagi OPD untuk segera melakukan perbaikan dan pemutakhiran data.
Melalui penguatan Satu Data Indonesia, Pemkab Nunukan menargetkan terwujudnya sistem pengelolaan data yang lebih tertib, terpadu, dan akuntabel. Dengan data yang valid dan berkualitas, kebijakan pembangunan diharapkan tidak hanya tepat dalam perencanaan, tetapi juga efektif dalam pelaksanaan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
