Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Bupati Nunukan Irwan Sabri menyerahkan penghargaan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 kepada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Dari hasil penilaian tersebut, sebanyak 37 OPD meraih predikat baik, sementara 13 OPD lainnya masuk kategori butuh perbaikan.
Penyerahan penghargaan berlangsung dalam Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (RAKORDAL) RKPD Triwulan III di Lantai 5 Kantor Bupati Nunukan, Senin (26/10/2026).
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus instrumen evaluasi pemerintah daerah terhadap capaian kinerja perangkat daerah, terutama dalam pelaksanaan program pembangunan, peningkatan akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik.
Penilaian PKO Kabupaten Nunukan Tahun 2025 untuk pertama kalinya diterapkan dengan menggunakan dua indikator utama, yakni capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja masing-masing kepala perangkat daerah dan hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat.
Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Raden Iwan Kurniawan, menjelaskan bahwa penerapan PKO bertujuan memperkuat tanggung jawab pimpinan perangkat daerah terhadap hasil kerja yang dicapai, sekaligus membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil.
“Penilaian ini tidak hanya melihat capaian program, tetapi juga bagaimana setiap perangkat daerah mempertanggungjawabkan kinerjanya. Ada dua indikator utama yang menjadi pertimbangan, yaitu capaian perjanjian kinerja dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah,” kata Raden kepada MataKaltara.com, Senin (26/10/2026).
Menurutnya, penerapan penilaian tersebut diharapkan menjadi tolak ukur bagi pemerintah daerah untuk melihat sejauh mana efektivitas kinerja setiap OPD, sekaligus mendorong perbaikan secara berkelanjutan.
Ia menambahkan, arahan Bupati Nunukan agar penilaian ini mulai dijadikan semangat pembenahan pada 2026 menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk memperkuat kolaborasi dan meningkatkan tanggung jawab terhadap target yang telah ditetapkan.
“Ini menjadi pembelajaran sekaligus tolak ukur bagi kita untuk melihat baik atau tidaknya kinerja organisasi. Keberhasilan perangkat daerah bukan hasil kerja satu orang, melainkan kerja bersama seluruh tim. Karena itu, setiap pimpinan OPD harus memastikan seluruh jajaran bergerak mencapai target yang telah disepakati,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Nunukan Irwan Sabri menegaskan bahwa penghargaan PKO tidak boleh dipandang sebatas seremoni atau pemberian predikat, tetapi harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Penghargaan ini harus menjadi pemacu bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Predikat baik bukan berarti pekerjaan sudah selesai, tetapi harus menjadi dorongan untuk mempertahankan capaian dan terus melakukan perbaikan,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama, inovasi, serta tanggung jawab setiap pimpinan OPD dalam memastikan program pemerintah berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Menurutnya, penilaian kinerja harus menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang lebih akuntabel, profesional, dan berorientasi pada hasil pembangunan.
Berdasarkan hasil penilaian, sebanyak 37 perangkat daerah yang terdiri atas dinas, badan, dan kecamatan memperoleh predikat baik. Posisi tertinggi diraih Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan nilai 96,00 persen, disusul Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan nilai 94,50 persen.
Sementara itu, sebanyak 13 perangkat daerah yang terdiri atas dua dinas dan 11 kecamatan masuk dalam kategori butuh perbaikan. Hasil tersebut menjadi catatan evaluasi agar perangkat daerah terkait dapat mengidentifikasi kekurangan, memperbaiki pelaksanaan program, dan meningkatkan pencapaian target kinerja.
Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap penerapan PKO dapat memperkuat budaya evaluasi dan mendorong setiap perangkat daerah bekerja lebih terukur, efektif, serta bertanggung jawab.
Melalui penilaian ini, capaian kinerja tidak hanya menjadi ukuran keberhasilan administrasi, tetapi juga menjadi dasar untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan memastikan program pemerintah benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat Kabupaten Nunukan.
