Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan melakukan penyesuaian terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Pendapatan daerah diproyeksikan turun Rp61,13 miliar, sementara belanja daerah berkurang sekitar Rp77,17 miliar.
Hal tersebut disampaikan Bupati Nunukan Irwan Sabri saat menyampaikan Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kantor DPRD Nunukan, Rabu (16/09/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Nunukan Leppa, didampingi Wakil Ketua II DPRD Nunukan Arpiah. Turut hadir unsur Forkopimda, Pj Sekretaris Daerah Nunukan Raden Iwan Kurniawan, para kepala OPD, asisten, instansi vertikal, serta perwakilan BUMN dan BUMD.
Dalam penyampaiannya, Irwan mengatakan penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2026 merupakan kelanjutan dari rangkaian pembahasan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Nunukan bersama DPRD, termasuk pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Menurutnya, penyesuaian postur anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah serta dinamika kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang semakin menekankan efektivitas belanja, penganggaran berbasis kinerja dan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah.
“Dalam proses tersebut, Pemerintah Daerah bersama DPRD telah melakukan penelaahan terhadap kondisi fiskal daerah, termasuk dinamika kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat yang saat ini semakin menekankan prinsip berbasis kinerja, efektivitas belanja, serta dukungan terhadap prioritas nasional dan daerah,” kata Irwan kepada MataKaltara.com, Jumat (18/09/2026).
Berdasarkan Rancangan Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah yang sebelumnya sebesar Rp1.830.737.529.329,67 mengalami penyesuaian menjadi Rp1.769.604.571.660,47.
Dengan demikian, terjadi penurunan pendapatan sebesar Rp61.132.957.669,20.
Penyesuaian juga terjadi pada sisi belanja. Anggaran belanja daerah sebelum perubahan sebesar Rp2.056.179.150.258,87, kemudian menjadi Rp1.979.000.113.560,35 setelah perubahan atau berkurang sebesar Rp77.179.036.698,52.
Sementara itu, defisit Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026 tercatat sebesar Rp209.395.541.899,88.
Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp212.395.541.899,88, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3 miliar. Dengan demikian, pembiayaan neto setelah perubahan mencapai Rp209,395 miliar.
Meski terjadi penyesuaian terhadap kemampuan fiskal daerah, Irwan menegaskan arah pembangunan Kabupaten Nunukan tetap diarahkan pada sejumlah sektor prioritas.
Prioritas tersebut meliputi penguatan sektor pertanian, pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik.
“Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 telah disusun berdasarkan alokasi yang disepakati dalam KUA dan PPAS Perubahan APBD,” jelasnya.
Irwan berharap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 antara pemerintah daerah dan DPRD dapat berlangsung lancar, efektif dan efisien hingga menghasilkan persetujuan bersama.
Setelah memperoleh persetujuan bersama, rancangan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Utara untuk dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Semoga pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang akan kita laksanakan bersama ini dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien sehingga tercapai persetujuan bersama atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026,” pungkasnya.
Ia berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan baik sehingga perubahan kebijakan anggaran tersebut tetap mampu menopang pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Nunukan.
