Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Kondisi fasilitas Pelabuhan Lintas Batas Laut (PLBL) Liem Hie Djung Nunukan kembali menjadi sorotan. Infrastruktur ponton yang menjadi akses utama pergerakan penumpang disebut telah mengalami kerusakan serius dan membutuhkan penanganan pemerintah provinsi Kaltara.
Anggota DPRD Provinsi Kaltara Arming, mengungkapkan kondisi ponton PLBL Nunukan sudah cukup memprihatinkan. Bahkan, beberapa bagian fasilitas disebut mengalami kebocoran dan kerusakan pada struktur penyangga.
“Saya berulang-ulang kali datang ke PLBL Nunukan. Mulai dari persoalan pembangunan dermaga tiga sampai renovasi,” kata Arming kepada MataKaltara.com, Minggu (23/08/2026).
Ia mengatakan kondisi Dermaga 1 dan Dermaga 2 juga mengalami kebocoran.
“Sekarang kondisi PLBL Nunukan, Dermaga 1 dan Dermaga 2 itu posisi bocor semua,” ujarnya.
Yang membuat Arming prihatin, perbaikan sementara justru dilakukan secara swadaya oleh pegawai PLBL.
“Tidak henti-hentinya teman-teman pegawai, kepala UPTD yang berada di wilayah PLBL Nunukan, bahkan sampai mengumpulkan duit untuk membeli semen, membeli pasir, membeli batu kerikil untuk membenahi,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan kepedulian pegawai terhadap fasilitas pelayanan publik. Namun, hal itu tidak boleh menjadi alasan pemerintah untuk membiarkan tanggung jawab pemeliharaan fasilitas beralih kepada pegawai.
“Saya rasa ini perlu kita apresiasi. Tetapi dengan adanya uluran tangan teman-teman, tidak serta-merta pemerintah harus lepas tangan,” ucapnya.
Saat melakukan monitoring, Arming mengaku melihat langsung pegawai memperbaiki sejumlah bagian fasilitas.
“Mereka sedang memperbaiki atap. Besi penyangga rata-rata sudah terputus,” tuturnya.
Bahkan, kata dia, Kepala UPTD disebut sampai mengambil pasir dari belakang rumahnya untuk digunakan dalam perbaikan.
“Kepala UPTD sampai mengambil pasir di belakang rumahnya karena belakang rumahnya sungai. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai pemerintah daerah,” ujarnya.
Arming menyebut dirinya telah mengonfirmasi kondisi tersebut kepada Kepala Dinas terkait di Pemprov Kaltara. Dari informasi yang diterimanya, terdapat anggaran sekitar Rp160 juta untuk penanganan PLBL.
“Saya pertanyakan karena ada informasi bahwa anggaran masuk di wilayah PLBL. Ternyata masuk anggaran kurang lebih Rp160 juta,” ucapnya.
Namun, ia menilai anggaran tersebut tidak cukup apabila pemerintah hanya melakukan renovasi berulang.
“Kalau kita merenovasi dengan anggaran Rp160 juta, saya rasa ini tidak bertahan lama,” tuturnya.
Menurut Arming, solusi yang lebih tepat adalah membangun atau mengganti ponton secara permanen.
“Harapan saya perlu adanya perencanaan baru, pembangunan yang dilakukan pemerintah provinsi untuk dermaga,” imbuhnya.
Ia menilai kondisi jembatan penghubung masih cukup baik sehingga fokus anggaran dapat diarahkan pada penggantian ponton.
“Persoalan dermaga ini kita cuma ponton yang kita butuh karena kondisi jembatan masih baik,” ujarnya.
Arming memperkirakan kebutuhan anggaran pembangunan ponton baru dapat mencapai miliaran rupiah. Namun, ia menegaskan angka tersebut harus berdasarkan perencanaan teknis.
“Kalau untuk ponton, saya prediksi paling Rp4 sampai Rp5 miliar. Bisa juga Rp7 sampai Rp8 miliar, tetapi saya tidak berani menyebut angka. Harus disesuaikan kebutuhan dan gambar konsultan,” jelasnya.
Ia berharap pengadaan ponton baru dapat masuk prioritas pembangunan Kaltara pada 2027.
“Harapan kita di 2027 pembangunan dermaga ponton PLBL ini bisa menjadi prioritas,” ucapnya.
Menurut Arming, perbaikan sementara tidak akan menyelesaikan persoalan jika konstruksi utama sudah tua dan terus terpapar air laut serta gelombang.
“Kalau kita mau renovasi terus, nanti akan rusak terus. Ombaknya keras, ditambah air asin. Ini menjadi percepatan kerusakan yang terjadi pada ponton,” ungkapnya.
Arming menegaskan pembangunan fasilitas tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna jasa transportasi laut.
“Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ketika terjadi trouble di sana, ada korban dan jiwa, ini menjadi pertanggungjawaban kita bersama,” pungkasnya.
