Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Persoalan akses jalan di wilayah perbatasan kembali menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Nunukan. Di tengah persiapan menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Bupati Nunukan Irwan Sabri memilih turun langsung melihat kondisi masyarakat dan infrastruktur di wilayah Krayan.
Sabtu (15/08/2026), usai mengikuti gladi bersih persiapan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Irwan Sabri bersama rombongan meninjau sejumlah lokasi yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Rombongan yang terdiri dari unsur DPRD Nunukan, Polres Nunukan, personel Satgas Pamtas, camat, Forkopimcam dan unsur terkait tersebut menyambangi gereja yang terdampak angin kencang sebelum melanjutkan perjalanan menuju sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kondisi Jalan Lingkar Lembudud, Krayan Barat, menuju Long Layu, Krayan Selatan.
Kondisi jalan yang rusak dan berlumpur membuat akses masyarakat terganggu. Bagi warga di kawasan perbatasan, kondisi tersebut bukan sekadar persoalan infrastruktur, tetapi dapat berdampak langsung terhadap aktivitas sehari-hari.
Mulai dari mobilitas masyarakat, distribusi kebutuhan, aktivitas ekonomi hingga akses pelayanan publik sangat bergantung pada kondisi jalan yang menghubungkan antar kampung.
Melihat kondisi tersebut, Bupati Nunukan Irwan Sabri memastikan pemerintah daerah tidak tinggal diam.
Ia mengatakan, Pemkab Nunukan akan melakukan penanganan sementara pada lima titik jalan yang mengalami kerusakan.
“Ada lima titik yang akan kita perbaiki sementara oleh pemerintah daerah, yaitu perbaikan badan jalan. Kemudian kita membuat parit umum. Ini kemarin semua lumpur sehingga masyarakat kita terputus aksesnya,” kata Irwan kepada MataKaltara.com, Minggu (16/08/2026).
Menurutnya, pekerjaan tersebut ditargetkan dapat dilakukan dalam waktu sekitar satu minggu ke depan.
“Mudah-mudahan dalam waktu satu minggu ke depan ini akan selesai yang akan diintervensi oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Penanganan sementara tersebut diharapkan dapat memulihkan akses masyarakat sambil menunggu langkah penanganan yang lebih permanen.
Irwan menegaskan, persoalan infrastruktur di Krayan membutuhkan sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.
Karena itu, Pemkab Nunukan akan mendorong adanya rapat koordinasi antara instansi teknis terkait, termasuk PU dan BPBD di tingkat kabupaten maupun provinsi.
“Selanjutnya, kami berharap pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten nanti melakukan rapat koordinasi antara PU, BPBD daerah dan provinsi. Harapan kita bisa diakomodir dan dilaksanakan kegiatan sebanyak 13 titik ruas jalan,” jelasnya.
DPRD: Ini Kondisi Riil Masyarakat Krayan
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Nunukan, Rian Antoni, yang ikut dalam peninjauan tersebut mengapresiasi langkah pemerintah daerah melihat langsung kondisi jalan yang menjadi keluhan masyarakat.
Menurutnya, persoalan jalan rusak yang selama ini menjadi perhatian publik bukan sekadar informasi di media sosial, tetapi merupakan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat setiap hari.
“Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang mau dan rela, dengan hati yang tulus, datang melihat titik jalan rusak yang viral beberapa waktu ini. Ini merupakan kondisi riil yang dihadapi masyarakat kita,” ucapnya.
Ia berharap kehadiran pemerintah kabupaten dapat menjadi pintu masuk untuk mendorong perhatian yang lebih besar dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara hingga pemerintah pusat.
Terlebih, menurut Rian, wilayah Krayan merupakan kawasan perbatasan yang memiliki tantangan geografis dan aksesibilitas tersendiri.
“Kami berharap pemerintah provinsi bisa juga melihat secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat Krayan,” imbuhnya.
Rian juga mengapresiasi langkah Pemkab Nunukan yang mengalokasikan dana BTT melalui BPBD untuk melakukan intervensi terhadap kondisi jalan tersebut.
Ia berharap langkah itu dapat menjadi pemantik agar penanganan infrastruktur di Krayan dilakukan secara berkelanjutan.
“Kita juga berharap apa yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten ini bisa menggugah pemerintah provinsi dan bahkan pemerintah pusat untuk lebih peduli kepada warga di perbatasan, khususnya daerah Krayan Raya,” ungkapnya.
Warga Ingin Jalan Segera Bisa Digunakan
Ketua Adat Desa Long Tugul, Yakup Galung, turut menyampaikan harapan masyarakat agar pemerintah segera merealisasikan penanganan terhadap berbagai persoalan infrastruktur yang selama ini dirasakan warga.
Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan janji pembangunan, tetapi juga hasil yang dapat dirasakan secara langsung.
“Harapan kami, keluhan masyarakat dapat segera diperhatikan dan dikerjakan, sehingga masyarakat bisa merasakan langsung manfaat dari hasil pembangunan,” pungkasnya.
Peninjauan langsung Bupati Nunukan dan rombongan menjadi sinyal bahwa persoalan infrastruktur di Krayan mendapat perhatian pemerintah daerah.
Di wilayah perbatasan, jalan memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekadar sarana transportasi. Jalan menjadi penghubung masyarakat dengan pusat pelayanan, pasar, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga wilayah lainnya.
Karena itu, perbaikan lima titik jalan yang direncanakan Pemkab Nunukan diharapkan menjadi langkah awal untuk mengatasi persoalan akses masyarakat.
Sementara untuk penanganan yang lebih luas, koordinasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi menjadi kunci agar usulan perbaikan 13 titik ruas jalan dapat direalisasikan.
Momentum menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pun menjadi pengingat bahwa makna kemerdekaan bagi masyarakat perbatasan salah satunya adalah ketika akses pembangunan dapat dirasakan secara nyata.
Dari Krayan, pemerintah daerah menunjukkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan. Masyarakat yang berada jauh di pelosok perbatasan juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses infrastruktur yang layak.
