Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, JAKARTA – Gelombang protes dari utara Pulau Kalimantan menggema di jantung ibu kota. Aliansi mahasiswa Kalimantan Utara yang tergabung dalam Gerakan Borneo Gugat Istana (GEBRAKAN) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (13/04/2026).
Aksi ini menjadi simbol kekecewaan terhadap lambannya respons pemerintah pusat dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis di wilayah perbatasan.
Massa memulai aksi dari kawasan Monumen Nasional (Monas) sekitar pukul 13.00 WIB. Dengan long march menuju Patung Kuda, para peserta aksi menyuarakan tuntutan melalui orasi bergantian.
Tak hanya itu, aksi juga diwarnai teatrikal dan simbolik penyiraman aspal jalan sebagai bentuk kritik terhadap kondisi infrastruktur di daerah mereka.
Juru Bicara GEBRAKAN, Kristianto Triwibowo, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar demonstrasi, melainkan representasi kegelisahan masyarakat Kalimantan Utara yang merasa belum mendapatkan perhatian serius dari negara.
“Ini adalah simbol kekecewaan kami. Jika tidak ada kejelasan dan langkah konkret terkait DOB, PSN KIHI, dan pembangunan perbatasan, maka kami pastikan aksi ini akan berlanjut dalam beberapa jilid ke depan,” kata Kristianto kepada MataKaltara.com, Kamis (16/04/2026).
Mahasiswa S2 Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) itu menambahkan, aksi berlangsung sekitar satu jam sebelum perwakilan massa difasilitasi untuk menyerahkan langsung dokumen tuntutan kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Dalam dokumen tersebut, GEBRAKAN menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), evaluasi dan penanganan Proyek Strategis Nasional (PSN) KIHI, serta percepatan pembangunan dan pemerataan wilayah perbatasan.
“Kami menyampaikan aspirasi ini langsung kepada Presiden melalui Kemensetneg. Kami diminta untuk kembali berkoordinasi dalam tiga hari ke depan guna mengetahui perkembangan tindak lanjutnya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Ikatan Mahasiswa Kalimantan Utara (IMKU) se-Jabodetabek, Bima Sadiropa, menekankan pentingnya kehadiran nyata negara di wilayah perbatasan yang selama ini dinilai masih tertinggal.
“Kami ingin Presiden tidak hanya menerima laporan, tetapi turun langsung melihat kondisi di lapangan. Kami akan terus mengawal isu ini sampai ada solusi konkret,” jelasnya.
Di sisi lain, pihak Kemensetneg melalui stafnya, Suherman, mengonfirmasi telah menerima dokumen tuntutan mahasiswa dan berjanji akan segera menindaklanjutinya.
“Aspirasi ini akan kami teruskan kepada pejabat terkait hingga ke Presiden. Kami berharap dalam waktu dekat sudah ada perkembangan,” terangnya.
Aksi GEBRAKAN membawa slogan tegas, “Asta Cita Tanpa Fakta, Kaltara Diabai Negara” dan “Perbatasan Negara, Dilupakan Negara.” Narasi ini menegaskan bahwa wilayah perbatasan bukan sekadar garis terluar, melainkan wajah kedaulatan yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan nasional.
