Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANA TIDUNG – Setelah melakukan peninjauan di wilayah Bulungan, Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) melanjutkan agenda monitoring program pembangunan Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Tana Tidung, Rabu (15/04/2026).
Kegiatan ini dilakukan anggota Pansus LKPJ dari DPRD Provinsi Kalimantan Utara sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program yang tertuang dalam LKPJ Gubernur.
Tiga anggota Pansus yang turun langsung ke lapangan yakni Alimuddin, Hamka dan Herman,Monitoring difokuskan pada sejumlah program prioritas pemerintah provinsi di wilayah Kabupaten Tana Tidung, mulai dari sektor pendidikan hingga infrastruktur jalan dan penerangan.
Lokasi pertama yang dikunjungi adalah SMK Negeri 1 Tana Tidung untuk memantau pengadaan komputer yang ditujukan memperkuat pembelajaran berbasis teknologi.
Tim juga meninjau pembangunan ruang kelas dan ruang UKS di SLB Negeri Tana Tidung.
Pembangunan fasilitas tersebut diharapkan meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus menunjang pelayanan kesehatan dasar bagi siswa berkebutuhan khusus.
Alimuddin menegaskan, monitoring lapangan penting untuk memastikan program berjalan sesuai perencanaan.
“Kami ingin memastikan setiap pengadaan benar-benar dimanfaatkan oleh sekolah. Komputer yang disediakan harus mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan kesiapan siswa menghadapi era digital,” kata Alimuddin kepada MataKaltara.com, Kamis (16/04/2026).
Ia menambahkan, peningkatan sarana pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi daerah.
“Pendidikan adalah fondasi pembangunan. Jika fasilitasnya memadai, maka kualitas SDM ke depan juga akan semakin baik,” ujarnya.
Agenda monitoring dilanjutkan dengan peninjauan pembangunan ruas Jalan Trans Kalimantan Utara menuju Tideng Pale.
Jalan tersebut merupakan proyek strategis yang diharapkan meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain jalan, Pansus juga memantau pengadaan serta pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah titik ruas jalan provinsi.
Herman menegaskan pembangunan jalan provinsi memiliki dampak luas bagi masyarakat.
“Infrastruktur jalan ini bukan hanya mempermudah mobilitas, tetapi juga membuka akses ekonomi, distribusi barang, hingga layanan kesehatan dan pendidikan,” jelasnya.
Menurutnya, penerangan jalan juga menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
“PJU sangat penting untuk keselamatan pengguna jalan. Kami ingin memastikan pemasangannya tepat lokasi dan benar-benar berfungsi optimal,” tuturnya.
Ia menambahkan, hasil monitoring akan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025.
“Temuan di lapangan akan kami bawa ke forum Pansus sebagai bahan evaluasi agar ke depan program semakin tepat sasaran,” ucapnya.
Sementara itu, Hamka menegaskan pengawasan langsung merupakan langkah penting agar setiap program benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
“Pengawasan di atas kertas tidak cukup. Kami harus turun langsung melihat kondisi riil di lapangan,” terangnya.
Ia menilai monitoring menjadi bentuk tanggung jawab DPRD terhadap penggunaan anggaran daerah.
“Anggaran yang dialokasikan harus memberikan manfaat nyata. Kami ingin memastikan tidak ada program yang hanya selesai secara administrasi, tetapi minim dampak di masyarakat,” ungkapnya.
Hamka juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah provinsi.
“Kami berharap hasil monitoring ini menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah provinsi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program di tahun berikutnya,” pungkasnya.
