Penulis : Fidelis | Editor Castro
MATAKALTARA.COM, KALTARA – DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) menyoroti serius defisit produksi telur ayam yang masih terjadi di daerah tersebut. Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Berdasarkan data neraca pangan, produksi telur lokal di Kaltara saat ini baru mencapai sekitar 2.108 ton per tahun, sementara kebutuhan masyarakat menembus lebih dari 25 ribu ton per tahun. Kesenjangan ini membuat sebagian besar pasokan telur masih bergantung pada daerah lain seperti Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
“Ini harus menjadi perhatian serius. Kita tidak bisa terus bergantung dari luar,” tegas Jufri, kepada MataKaltara.com, Minggu (5/4/2026) siang.
Ia menilai, pemerintah daerah perlu segera memperkuat sektor peternakan lokal, khususnya ayam petelur, melalui program yang terarah dan berkelanjutan. Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan produksi sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasaran.
Sebagai langkah strategis, Jufri mendorong adanya pemberian stimulan kepada peternak, seperti bantuan pembangunan kandang, penyediaan bibit unggul, hingga dukungan pakan. Selain itu, ia juga mengusulkan pengembangan sistem peternakan terintegrasi dengan sektor pertanian agar lebih efisien dan berkelanjutan.
Tak hanya itu, keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (Perusda) maupun koperasi dinilai penting dalam memperkuat distribusi dan pemasaran hasil produksi. Dengan dukungan tersebut, rantai pasok diharapkan menjadi lebih stabil serta mampu menjaga keseimbangan harga di tingkat peternak dan konsumen.
“Kalau distribusi dan pemasaran bisa didukung Perusda atau koperasi, maka rantai pasok akan lebih kuat,” ujarnya.
Jufri juga membuka peluang agar pemerintah daerah mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan sektor peternakan, mulai dari produksi hingga distribusi, guna memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga telur bagi masyarakat.
Ia menegaskan, tanpa intervensi nyata dari pemerintah, defisit telur di Kaltara berpotensi terus berlanjut dan memicu gejolak harga di pasaran. “Kalau kita terus menunggu investor, sampai kapan? Pemerintah harus hadir,” pungkasnya.
