Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Anggota DPRD Nunukan Dapil III Pulau Sebatik, Firman Latif, kembali menyoroti kelangkaan BBM yang semakin dirasakan masyarakat perbatasan.
Ia pun mendesak pemerintah pusat bersama Pertamina segera menambah kuota distribusi BBM untuk wilayah Pulau Sebatik.
Menurut Firman, kondisi di lapangan saat ini sudah sangat memprihatinkan. Kuota BBM yang justru dikurangi tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan, aktivitas nelayan, serta geliat usaha masyarakat yang terus meningkat setiap bulan.
“Data kuota BBM untuk Sebatik dikurangi, sementara jumlah kendaraan terus bertambah. Setiap minggu armada bertambah, aktivitas ekonomi juga meningkat. Ini tidak seimbang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” kata Firman kepada MataKaltara.com, Rabu (01/04/2026).
Politisi partai Nasdem itu menilai, kebijakan distribusi BBM untuk wilayah perbatasan seharusnya mempertimbangkan karakter geografis dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sangat bergantung pada bahan bakar.
“Sebatik ini bukan daerah biasa. Ini wilayah perbatasan, pintu gerbang paling utara Indonesia. Harusnya mendapat perhatian khusus, bukan justru mengalami pengurangan kuota BBM,” ujarnya.
Firman mengungkapkan, akibat kelangkaan tersebut masyarakat kini tidak punya pilihan selain membeli BBM ke wilayah Tawau, Malaysia.
Menurutnya, kondisi ini tidak bisa lagi dipandang sebagai pelanggaran semata, tetapi sebagai dampak dari kebutuhan yang tidak terpenuhi.
“Jangan salahkan masyarakat kalau mereka ambil minyak di seberang. Mereka melaut butuh BBM, mereka berdagang butuh BBM, kendaraan untuk aktivitas harian juga butuh BBM. Kalau di sini kosong, mereka harus bagaimana?” ungkapnya.
Ia menegaskan, masyarakat Sebatik bukan sengaja bergantung pada BBM dari negara tetangga, melainkan terpaksa karena kebutuhan hidup yang tidak bisa dihentikan.
“Ini bukan soal pilihan, tapi soal kebutuhan. Kalau tidak ada BBM, nelayan tidak bisa melaut, pedagang tidak bisa ke pasar, distribusi barang terhambat. Roda ekonomi bisa lumpuh,” tuturnya.
Firman menyebut nelayan menjadi kelompok yang paling merasakan dampak kelangkaan BBM.
Tanpa bahan bakar, aktivitas melaut tidak bisa dilakukan, sehingga berpotensi menurunkan pendapatan masyarakat pesisir.
“Nelayan kita sangat bergantung pada BBM. Kalau BBM langka, mereka tidak melaut. Kalau tidak melaut, tidak ada penghasilan. Dampaknya langsung ke ekonomi keluarga,” jelasnya.
Selain nelayan, pelaku usaha kecil dan pedagang juga terdampak karena distribusi barang menjadi lebih mahal dan sulit.
“Semua sektor terdampak. Dari transportasi, perdagangan, sampai kebutuhan pokok masyarakat,” terangnya.
Sebagai wakil rakyat di DPRD Kabupaten Nunukan, Firman meminta pemerintah pusat segera mengevaluasi kebijakan distribusi BBM untuk wilayah perbatasan, khususnya di Kabupaten Nunukan.
Ia menekankan bahwa daerah perbatasan seharusnya menjadi prioritas nasional, karena berkaitan langsung dengan kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat di garis depan negara.
“Sebatik ini garda terdepan Indonesia. Sangat miris kalau masyarakat di wilayah perbatasan justru kesulitan mendapatkan BBM. Pemerintah harus hadir dan memberikan solusi nyata,” ucapnya.
Firman berharap penambahan kuota BBM bisa segera direalisasikan agar masyarakat tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar negeri.
“Kami minta perhatian serius dari pemerintah dan Pertamina. Tambah kuota BBM Sebatik sekarang juga. Jangan sampai masyarakat perbatasan terus bergantung pada Malaysia hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka,” pungkasnya.
