Penulis : Fidelis | Editor : Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun 2026 di Tanjung Selor, Senin (30/3).
Agenda rapat tersebut mencakup penyampaian nota pengantar sekaligus penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara Tahun Anggaran 2025.
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, menyampaikan bahwa dokumen LKPj yang dipaparkan langsung oleh Gubernur akan ditindaklanjuti dengan proses kajian mendalam, termasuk verifikasi faktual di lapangan.
“Kami akan membentuk panitia khusus atau Pansus untuk melakukan pembahasan terhadap LKPj Gubernur,” ujarnya, kepada MataKaltara.com, Selasa (31/3/2026) siang.
Menurutnya, Pansus tersebut akan bertugas turun langsung guna memastikan kesesuaian antara laporan yang disampaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Oleh karena itu, DPRD belum dapat menarik kesimpulan sebelum proses pembahasan dilakukan secara menyeluruh.
“Nantinya akan kita cek langsung, apakah laporan dalam LKPj itu sudah sesuai dengan realitas di lapangan atau belum,” jelasnya.
Ia menambahkan, anggota Pansus akan dibagi dan disebar ke seluruh kabupaten/kota di Kaltara. Setiap fraksi di DPRD akan mengirimkan perwakilan untuk melakukan pengecekan terhadap program dan kegiatan yang dilaporkan dalam LKPj.
Pansus dijadwalkan bekerja selama kurang lebih satu bulan dengan fokus pada lokasi-lokasi kegiatan yang tercantum dalam laporan tersebut.
“Anggota DPRD yang tergabung dalam Pansus akan kita distribusikan ke masing-masing daerah sesuai dengan kegiatan yang dilaporkan,” tutupnya.
