Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan menggelar rapat koordinasi internal secara intensif, Jumat (27/02/2026).
Hal ini untuk mempercepat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Rapat dipimpin langsung Sekretaris Bappeda Litbang, Andi Astuti, dan dihadiri seluruh Kepala Bidang (Kabid) serta Pejabat Fungsional Tertentu (JFT).
Rapat tersebut tidak sekadar membahas teknis administrasi, tetapi menegaskan arah kebijakan pembangunan daerah tahun depan agar benar-benar terukur, realistis, dan selaras dengan indikator makro pembangunan Kabupaten Nunukan.
“RKPD 2027 tidak boleh disusun secara normatif. Semua indikator harus berbasis data yang valid dan evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya. Kita ingin program yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” kata Andi Astuti kepada MataKaltara.com, Sabtu (28/02/2026).
Ia menekankan pentingnya konsistensi antara target makro daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penurunan pengangguran, hingga peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan usulan prioritas yang dituangkan dalam dokumen perencanaan.
Menurutnya, sering kali tantangan dalam penyusunan RKPD bukan pada kurangnya program, melainkan pada ketidaktepatan indikator dan kurang tajamnya analisis dampak.
Karena itu, peran JFT dinilai krusial sebagai analis kebijakan dan perencana teknis.
“JFT harus aktif memberikan telaah kritis. Jangan sampai ada program yang hanya menghabiskan anggaran tanpa ukuran keberhasilan yang jelas. Setiap rupiah harus punya orientasi hasil,” ujarnya.
Selain fokus pada penyusunan RKPD 2027, rapat juga memfinalisasi persiapan Forum Perangkat Daerah yang dijadwalkan berlangsung awal bulan depan.
Forum tersebut menjadi tahapan penting dalam proses perencanaan, terutama untuk menyinkronkan hasil Musrenbang dengan rencana kerja perangkat daerah.
Andi Astuti menegaskan, Forum Perangkat Daerah bukan sekadar forum formalitas, melainkan ruang strategis untuk mempertajam prioritas pembangunan.
“Kita harus memastikan usulan masyarakat yang masuk melalui Musrenbang benar-benar dikaji secara objektif. Mana yang menjadi prioritas wajib, mana yang bisa diakomodasi bertahap, semuanya harus jelas parameternya,” jelasnya.
Ia juga meminta setiap bidang menyiapkan bahan paparan yang komprehensif dan argumentatif, sehingga pembahasan di forum berjalan efektif dan tidak berlarut pada perdebatan normatif.
Dengan akselerasi yang dilakukan sejak dini, Bappeda Litbang menargetkan dokumen RKPD 2027 dapat disusun lebih berkualitas, adaptif terhadap dinamika fiskal daerah, serta mampu menjadi pedoman strategis bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan tahun anggaran mendatang.
