Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan isu tiga desa di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia yang disebut “masuk ke Malaysia” tidak benar secara keseluruhan.
Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya informasi di sejumlah media nasional terkait pembahasan Outstanding Boundary Problem (OBP) antara Indonesia dan Malaysia.
Bupati Nunukan Irwan Sabri, menegaskan bahwa hasil kesepakatan penegasan batas negara justru menguntungkan Indonesia.
Dari total sekitar 5.900 hektare wilayah OBP yang selama ini belum memiliki kepastian hukum, lebih dari 90 persen kini resmi menjadi bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Yang perlu dipahami masyarakat, penegasan batas negara ini bukan berarti Indonesia kehilangan wilayah secara besar-besaran. Justru sebaliknya, sebagian besar wilayah OBP telah ditetapkan sah sebagai wilayah Indonesia,” kata Irwan Sabri kepada MataKaltara.com, kamis (22/01/2026).
Ia menjelaskan, OBP merupakan persoalan lama yang muncul akibat perbedaan penafsiran perjanjian internasional peninggalan masa kolonial, perbedaan koordinat, hingga ketidaktepatan posisi patok batas.
Karena itu, penyelesaiannya memerlukan proses panjang melalui diplomasi dan kesepakatan kedua negara.
Terkait tiga desa yang sempat disebut masuk wilayah Malaysia, Irwan Sabri memastikan desa-desa tersebut tetap berada dalam wilayah administratif Indonesia.
Adapun sebagian kecil lahan yang ditetapkan masuk Malaysia merupakan area OBP yang sejak awal belum memiliki status batas definitif.
“Kesepakatan ini memberikan kepastian hukum wilayah, dan itu penting untuk mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat perbatasan,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Nunukan, lanjut Irwan, siap menindaklanjuti penegasan batas negara dengan percepatan pembangunan di wilayah ex-OBP.
Fokus pembangunan akan diarahkan pada peningkatan infrastruktur dasar, akses pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat perbatasan.
Sementara itu, masyarakat di wilayah perbatasan menyambut baik kepastian batas negara tersebut.
Rahman berharap, setelah kejelasan status wilayah, perhatian pemerintah terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
“Yang kami harapkan sekarang adalah pembangunan nyata. Jalan, listrik, jaringan komunikasi, dan peluang ekonomi,” ujar Rahman tokoh masyarakat perbatasan.
Dengan adanya penegasan batas negara ini, Pemerintah Kabupaten Nunukan optimistis stabilitas wilayah perbatasan akan semakin terjaga, sekaligus membuka peluang percepatan pembangunan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat di beranda terdepan NKRI.
