OPINI: FIDELIS
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD kembali mengemuka dan menimbulkan kegelisahan publik.
Isu ini bukan sekadar soal efisiensi anggaran atau stabilitas politik lokal, melainkan menyentuh jantung demokrasi: kedaulatan rakyat.
Dalam mimbar demokrasi, gagasan ini patut ditolak secara tegas, namun tetap dengan tawaran solusi yang rasional dan konstruktif.
Pilkada langsung lahir dari semangat reformasi untuk memutus mata rantai oligarki dan transaksi politik tertutup.
Ketika kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, legitimasi kekuasaan bersumber dari suara publik, bukan dari kesepakatan elite. Mengembalikan pilkada ke DPRD berisiko membuka kembali ruang politik transaksional, di mana kepentingan rakyat dikalahkan oleh kompromi politik segelintir pihak.
Namun, penolakan semata tidaklah cukup. Mimbar demokrasi harus menjadi ruang dialektika yang menawarkan jalan keluar atas berbagai problem pilkada langsung: biaya politik tinggi, politik uang, polarisasi masyarakat, dan konflik pasca pemilu.
Solusi pertama adalah penguatan regulasi dan penegakan hukum
Politik uang bukan kesalahan sistem pemilihan langsung, melainkan lemahnya pengawasan dan sanksi. Aparat penegak hukum dan penyelenggara pemilu harus independen dan berani.
Solusi Kedua, pendidikan politik masyarakat perlu ditingkatkan secara masif dan berkelanjutan
Rakyat yang cerdas secara politik tidak mudah tergoda oleh uang atau janji sesaat. Demokrasi yang matang tidak lahir dari prosedur semata, tetapi dari kesadaran kolektif warganya.
Solusi Ketiga, reformasi pembiayaan politik menjadi keharusan
Negara dapat memperbesar bantuan keuangan partai politik disertai audit ketat dan transparansi. Dengan demikian, partai tidak lagi menjadikan pilkada sebagai ajang “balik modal”, melainkan sebagai kompetisi gagasan dan kapasitas kepemimpinan.
Solusi Ke empat , mimbar demokrasi harus menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan prinsip
Demokrasi memang mahal, tetapi harga yang jauh lebih mahal adalah hilangnya hak rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri.
Pilkada langsung bukan sistem yang sempurna, namun memperbaikinya jauh lebih bijak daripada memundurkannya.
Menolak pilkada melalui DPRD bukan berarti menutup mata terhadap kelemahan demokrasi kita.
Justru sebaliknya, penolakan ini adalah seruan untuk memperdalam demokrasi, memperbaiki tata kelola politik, dan memastikan bahwa kekuasaan tetap berada di tangan rakyat, bukan kembali ke ruang-ruang tertutup elite politik.
