Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sempat melanda Kabupaten Nunukan mulai berangsur teratasi.
Kapal pengangkut BBM dilaporkan telah tiba dan melakukan pembongkaran, sehingga diharapkan pasokan segera kembali normal dalam beberapa hari ke depan.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Nunukan, Arpiah, menyampaikan bahwa pihak legislatif terus melakukan pemantauan terhadap proses distribusi BBM guna memastikan kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi.
“Kami mengikuti terus perkembangannya. Informasi terakhir yang kami terima, kapal sudah bergerak dan pembongkaran dilakukan hari ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat SPBU sudah bisa kembali melayani masyarakat secara normal,” kata Arpiah kepada MataKaltara.com, sabtu (10/01/2026).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kejadian kelangkaan BBM ini tidak boleh dianggap sepele.
Menurutnya, perlu ada sistem antisipasi yang lebih matang agar gangguan distribusi tidak kembali terjadi, terutama di daerah perbatasan yang sangat bergantung pada jalur laut.
Arpiah mengungkapkan bahwa salah satu penyebab terganggunya pasokan BBM adalah terbatasnya armada kapal pengangkut yang beroperasi.
Dari tiga kapal yang biasa melayani Nunukan, dua di antaranya tidak dapat beroperasi karena menjalani docking dalam waktu bersamaan.
“Ke depan harus ada perencanaan yang lebih baik. Jadwal docking kapal jangan sampai bersamaan karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia juga meminta agar pihak penyedia BBM memiliki skema cadangan atau buffer stock yang memadai sebagai langkah mitigasi ketika terjadi gangguan teknis maupun cuaca.
“Wilayah seperti Nunukan harus punya stok pengaman. Jangan sampai masyarakat kembali mengalami antrean panjang dan kesulitan mendapatkan BBM,” tegasnya.
Selain berdampak pada aktivitas transportasi, kelangkaan BBM juga dirasakan oleh pelaku usaha kecil dan nelayan yang menggantungkan hidupnya pada ketersediaan bahan bakar.
“Banyak aktivitas ekonomi yang terhambat. Ini menjadi perhatian serius bagi kami di DPRD,” imbuh Arpiah.
DPRD Nunukan pun mendorong pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi dengan Pertamina serta instansi terkait guna memastikan distribusi energi berjalan lancar dan berkelanjutan.
“Kami berharap setelah pasokan kembali normal, ada evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Kepentingan masyarakat harus selalu diutamakan,” tutupnya.
