Penulis: Arfan | Editor: Fidelis
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berkomitmen akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Langkah ini diambil menyusul adanya penurunan signifikan pada Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, menegaskan bahwa pengawasan menjadi kunci utama untuk menjamin setiap belanja daerah tetap efisien, efektif, dan tepat sasaran di tengah keterbatasan fiskal yang akan dihadapi.
“Kami tidak ingin ada program yang berjalan tanpa manfaat nyata. APBD harus tepat sasaran, memberi dampak langsung bagi masyarakat,” ujar Muhammad Nasir, Kamis (13/11/2025).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Kabupaten Nunukan ini menjelaskan, DPRD Kaltara akan memperketat proses evaluasi, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan anggaran. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik.
“Transparansi dan akuntabilitas akan menjadi fokus kami. Pengawasan bukan sekadar formalitas, tapi upaya menjaga kepercayaan publik,” katanya.
Muhammad Nasir menilai, situasi fiskal yang menantang ini justru menjadi momentum yang tepat untuk memperbaiki dan memperkuat tata kelola anggaran daerah.
“Dengan pengawasan yang kuat, kita bisa memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai prioritas,” ucapnya.
Ia berharap sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda) semakin solid dalam menghadapi tantangan fiskal di tahun 2026, sehingga program pembangunan yang telah disusun tetap dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kaltara. (adv)
