Penulis: Arfan | Editor: Fidelis
MATAKALTARA.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hal tersebut menjadi fokus utama dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) KIP 2025 yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP RI) di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekprov) Kaltara, Bustan, yang hadir bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kaltara, Iskandar, menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami memperkuat SDM pengelola informasi dan telah mengesahkan Perda Keterbukaan Informasi Publik yang disetujui Gubernur dan DPRD pada September lalu,” kata Bustan kepada MataKaltara.com, rabu (19/11/2025).
Menurutnya, komitmen ini bukan sekadar konsep, tetapi telah diwujudkan melalui berbagai kegiatan konkret, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, sosialisasi, bimbingan teknis, uji konsekuensi, hingga mentoring bersama KIP RI dan Komisi Informasi Daerah.
Iskandar menambahkan bahwa dukungan anggaran dari Pemprov Kaltara kepada Komisi Informasi Daerah menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam memperkuat ekosistem keterbukaan informasi di Bumi Benuanta.
“Selain anggaran, kami terus meningkatkan ketersediaan dan kualitas informasi publik sesuai PerKI Nomor 1 Tahun 2021,” jelasnya.
Kuatnya komitmen pimpinan daerah juga turut ditampilkan melalui tayangan video dari Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang, yang menegaskan bahwa transparansi adalah pondasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
“Hak masyarakat untuk mengetahui adalah fondasi good governance. Komitmen kami adalah mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tegas Gubernur Zainal.
Partisipasi dalam Monev KIP 2025 ini menunjukkan konsistensi Kaltara dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mengukuhkan posisi provinsi termuda di Indonesia ini sebagai daerah yang serius menjalankan prinsip keterbukaan informasi.
