Penulis:Fidelis | Editor:Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden (KSP) RI, Brigjen TNI (Purn) Werdi Widodo, menegaskan bahwa aktivasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan keharusan, bukan sekadar wacana.
Werdi memastikan pemerintah pusat sedang menyiapkan langkah konkret agar masyarakat perbatasan segera merasakan manfaat langsung dari keberadaan PLBN tersebut.
“Aktivasi PLBN Sebatik adalah keharusan. PLBN bukan hanya simbol kedaulatan, tapi juga pusat pertumbuhan ekonomi. Kita ingin masyarakat Sebatik merasakan langsung manfaatnya,” kata Werdi kepada MataKaltara.com, Minggu (21/09/2025), siang.
Soal Patok Lama dan Garis Batas
Selain itu, Werdi menjelaskan bahwa persoalan batas negara Indonesia-Malaysia di Sebatik sejatinya sudah tuntas disepakati kedua negara. Namun kata dia, masih terdapat 14 hingga 16 patok lama yang belum dicabut sehingga membingungkan warga.
“Kementerian Pertahanan sudah menyampaikan, patok lama itu akan dicabut agar tidak membingungkan masyarakat, agar tidak ada lagi kerancuan antara patok lama dan patok baru,” ucapnya.
Lanjut Werdi,”Pencabutan patok akan dilakukan tim survei agraria untuk memastikan kejelasan hukum garis batas antarnegara,” tambahnya.
Lahan Perbatasan dan Ekonomi Daerah
Werdi juga menyinggung soal pertukaran lahan di perbatasan 4,9 hektar lahan Indonesia masuk ke Malaysia, sementara 127 hektare lahan Malaysia masuk ke Indonesia.
Menurutnya, pengelolaan lahan strategis ini sebaiknya diambil alih pemerintah daerah agar memberi manfaat ekonomi nyata.
“Kalau diberikan kepada daerah, tentu akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan bisa meningkatkan kontribusi ekonomi daerah,” ujar Werdi.
Ia turut menyoroti maraknya persoalan perkebunan sawit, termasuk penjarahan hasil sawit di wilayah Indonesia.
“Sehingga regulasi yang jelas dan tegas dinilai penting agar pengelolaan lahan tidak merugikan negara maupun masyarakat,” ujar Werdi.
Isu Strategis di Perbatasan
Werdi menekankan pentingnya Rapat Koordinasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltara pada 22-26 September 2025.
Forum ini dinilainya strategis karena akan membahas aspek sosial-ekonomi masyarakat perbatasan, termasuk masalah patok 805 yang masih jadi perhatian serius.
“Kita harapkan konsulat RI bisa ikut mendorong Malaysia agar menghormati 805 patok ini. Ini bagian dari diplomasi kita untuk melindungi kepentingan masyarakat Sebatik,” tutur Werdi.
Selain itu, ia mengungkap adanya usulan menjadikan Sebatik sebagai kawasan perdagangan bebas (free trade zone). Namun Werdi mengingatkan agar rencana itu dikaji matang sebelum diterapkan.
“Perdagangan bebas di perbatasan memang menarik. Tapi kita perlu memperhitungkan dampaknya terhadap penerimaan negara dan PAD. Jangan sampai justru merugikan,” ungkapnya.
