MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tak hanya fokus pada fungsi legislasi dan anggaran, namun juga memperkuat peran pengawasan dan pengaturan pembangunan daerah.
Hal ini terlihat dalam Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan III yang digelar pada Selasa (10/6/2025).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muddain, didampingi Muhammad Nasir, dan dihadiri para anggota dewan serta perwakilan eksekutif.
Dalam rapat tersebut, DPRD Kaltara secara resmi mengumumkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2044.
Serta Panitia Kerja (Panja) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024.
“Pembentukan dan pengumuman Pansus RTRW dan Panja LHP BPK RI ini merupakan langkah konkret DPRD Kaltara dalam memastikan setiap rencana pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan sesuai aturan,” ujar Muddain.
Menurutnya, penyusunan keanggotaan Pansus dan Panja dilakukan berdasarkan hasil musyawarah antar fraksi agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan mencerminkan keberagaman pandangan.
“Setelah terbentuk, agenda kerja dari masing-masing Pansus dan Panja akan dimasukkan dalam jadwal Badan Musyawarah DPRD, agar bisa segera dijalankan,” tambahnya.
Sebagai informasi, seluruh fraksi di DPRD Kaltara sebelumnya telah menyatakan persetujuan terhadap pembahasan lebih lanjut Ranperda RTRW melalui pandangan umum dalam Rapat Paripurna ke-13.
Pembentukan Pansus RTRW ini dinilai strategis, mengingat dokumen tata ruang menjadi pedoman arah pembangunan jangka panjang provinsi hingga dua dekade ke depan.
Sementara Panja LHP BPK RI akan mengupas lebih dalam hasil audit keuangan 2024 untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan APBD.
Dengan langkah ini, DPRD Kaltara menegaskan komitmennya untuk hadir aktif dalam pengawasan kebijakan publik serta mendorong perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
