Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Keberadaan lebih dari 10.500 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Nunukan menunjukkan geliat ekonomi rakyat yang terus bertahan di tengah keterbatasan wilayah perbatasan. Namun, besarnya jumlah tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan ekonomi yang kokoh.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Nunukan, Muhtar, menegaskan bahwa tantangan terbesar UMKM saat ini adalah naik kelas.
Menurutnya, masih banyak pelaku usaha yang berjalan tanpa perencanaan bisnis yang matang dan bergantung pada pasar lokal yang sempit.
“UMKM kita banyak, tapi sebagian masih berputar di lingkaran yang sama. Produksi kecil, pasar terbatas, dan keuntungan belum signifikan,” kata Muhtar kepada MataKaltara.com, senin (02/02/2026).
Ia menyebut persoalan legalitas menjadi pintu awal yang harus dibenahi.
Tanpa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi produk, UMKM sulit mengakses pembiayaan, kemitraan, maupun peluang pasar yang lebih luas.
“Legalitas itu kunci. Kalau administrasi rapi, akses modal dan program pemerintah bisa terbuka,” jelas Muhtar.
Selain legalitas, kualitas produk dan kemasan juga masih menjadi kendala. Banyak produk UMKM lokal dinilai memiliki potensi, namun belum didukung tampilan dan standar mutu yang mampu bersaing dengan produk dari luar daerah.
Pemkab Nunukan, lanjut Muhtar, kini mengarahkan pendampingan UMKM pada peningkatan nilai tambah.
Pelaku usaha didorong tidak hanya menjual produk mentah, tetapi mampu mengolah dan memasarkan produknya dengan konsep yang lebih modern.
Di sisi lain, keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi keluhan utama pelaku UMKM.
Untuk itu, pemerintah daerah tengah mendorong skema pembiayaan yang lebih ramah, termasuk pembiayaan tanpa bunga dan subsidi bunga bagi usaha kecil.
“Kami ingin UMKM berani berkembang, bukan takut karena beban modal,” pungkas Muhtar.
Upaya penguatan UMKM juga diarahkan melalui optimalisasi belanja pemerintah daerah.
Produk lokal diharapkan dapat menjadi pilihan utama dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga perputaran ekonomi terjadi di dalam daerah.
“Kalau UMKM lokal diberi ruang, efeknya bukan hanya ke pelaku usaha, tapi juga ke penyerapan tenaga kerja,” ujar Muhtar.
Muhtar menambahkan, tantangan geografis Nunukan sebagai wilayah kepulauan dan perbatasan menuntut sinergi semua pihak.
Kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha dinilai menjadi kunci agar UMKM Nunukan mampu bertahan dan bersaing.
“UMKM bukan sekadar angka statistik. Mereka adalah wajah ekonomi rakyat. Yang kita bangun adalah kemandirian ekonomi masyarakat Nunukan,” tutup Muhtar.
