Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Perempuan memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan daerah, mulai dari pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga perlindungan perempuan dan anak. Karena itu, Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) diharapkan mampu menjadi wadah untuk memperkuat kapasitas, kemandirian, serta kontribusi perempuan di Kabupaten Nunukan.
Harapan tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Nunukan, Muhammad Amin, saat mewakili Bupati Nunukan menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) FPPI Kabupaten Nunukan masa bakti 2026–2029 di Lantai 5 Kantor Bupati Nunukan, Jumat (16/10/2026).
Dalam sambutannya, Muhammad Amin menegaskan bahwa perempuan tidak hanya memiliki peran penting dalam keluarga, tetapi juga mempunyai potensi besar untuk berkontribusi dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial, dan organisasi kemasyarakatan.
“Perempuan memiliki potensi besar untuk ikut mendorong kemajuan daerah. Karena itu, kami berharap FPPI dapat menjadi wadah yang memperkuat kapasitas dan kemandirian perempuan, sekaligus mendorong mereka berperan aktif dalam pembangunan Kabupaten Nunukan,” kata Amin kepada MataKaltara.com, Jumat (16/10/2026).
Ia menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Nunukan mendukung berbagai upaya yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan.
Muhammad Amin juga berpesan agar pengurus yang baru dilantik dapat menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan kebersamaan, serta menghadirkan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Jalankan amanah ini dengan baik, bekerja dengan tulus, dan bangun kebersamaan. FPPI diharapkan hadir di tengah masyarakat, mendengarkan persoalan yang dihadapi perempuan, serta ikut mencari solusi dan memberikan manfaat nyata,” ujarnya.
Ia turut mendorong FPPI memperkuat komunikasi dan sinergi dengan pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, dunia usaha, serta berbagai pihak lainnya agar program pemberdayaan perempuan dapat berjalan efektif dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPC FPPI Kabupaten Nunukan terpilih, Masriah, mengatakan pelantikan tersebut menjadi awal dari tanggung jawab bersama untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah, terutama di wilayah perbatasan.
“Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi awal dari amanah dan tanggung jawab kami untuk menghadirkan program yang bermanfaat bagi perempuan dan masyarakat. Kami ingin FPPI menjadi ruang bagi perempuan untuk berkembang, berdaya, dan ikut berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Nunukan,” tuturnya.
Menurutnya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi daerah yang besar, tetapi masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan anak, kesehatan, serta perlindungan perempuan dan anak.
Untuk menjawab tantangan tersebut, DPC FPPI Nunukan masa bakti 2026–2029 berkomitmen mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan, salah satunya melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis potensi serta ekonomi kreatif lokal.
“Kami ingin mendorong perempuan agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki, termasuk melalui UMKM dan ekonomi kreatif lokal. Harapannya, perempuan memiliki kesempatan lebih luas untuk berusaha, meningkatkan pendapatan keluarga, dan membangun kemandirian finansial,” jelasnya.
Selain pemberdayaan ekonomi, FPPI juga berkomitmen meningkatkan edukasi mengenai hak-hak perempuan serta mengambil peran sebagai mitra aktif dalam penanganan persoalan sosial dan perlindungan perempuan, khususnya di wilayah perbatasan.
Masriah berharap dukungan dan kolaborasi berbagai pihak dapat memperkuat pelaksanaan program organisasi sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
“Kami menyadari bahwa pemberdayaan perempuan tidak bisa dilakukan sendiri. Karena itu, kami akan berupaya membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, organisasi perempuan, dan seluruh elemen masyarakat agar program FPPI dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata,” pungkasnya.
Melalui kepengurusan yang baru, FPPI diharapkan tidak hanya menjadi wadah berhimpun, tetapi juga mampu menghadirkan program kerja yang konkret, memperluas kolaborasi, dan memberikan kontribusi bagi perempuan serta keluarga di Kabupaten Nunukan.
Sinergi antara organisasi perempuan, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi salah satu langkah penting untuk mewujudkan perempuan yang berdaya, mandiri, terlindungi, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan Kabupaten Nunukan.
