DPRD Kaltara

Nasir Ingatkan Pemprov Kaltara, Jangan Ambil Program di Luar Kewenangan

×

Nasir Ingatkan Pemprov Kaltara, Jangan Ambil Program di Luar Kewenangan

Sebarkan artikel ini

Penulis: Fidelis | Editor: Castro

MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Ketepatan pembagian kewenangan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam menyusun program pembangunan 2027. DPRD Kaltara mengingatkan agar pemerintah provinsi tidak memasukkan kegiatan yang sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota.

Wakil Ketua I DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, menegaskan setiap usulan pembangunan harus terlebih dahulu dikaji berdasarkan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Hal ini penting agar pelaksanaan program tidak tumpang tindih dan memiliki kejelasan penanggung jawab.

“Setiap usulan harus dilihat kewenangannya. Jangan sampai program yang direncanakan justru tidak sesuai dengan tanggung jawab pemerintah provinsi,” kata Nasir kepada MataKaltara.com, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, persoalan yang disampaikan masyarakat memang membutuhkan perhatian pemerintah. Namun, penyelesaiannya harus ditempatkan sesuai tugas dan fungsi masing-masing pemerintah daerah.

Nasir menilai koordinasi antara Pemprov Kaltara dengan pemerintah kabupaten dan kota perlu diperkuat. Dengan komunikasi yang baik, persoalan yang membutuhkan penanganan lintas pemerintahan dapat dikoordinasikan tanpa saling melempar tanggung jawab.

“Koordinasi dengan kabupaten dan kota juga penting agar kebutuhan masyarakat tetap mendapatkan tindak lanjut,” ujarnya.

Ia berharap penyusunan program pembangunan tidak hanya berorientasi pada daftar usulan, tetapi juga memperhatikan dasar kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaannya.

Kejelasan pembagian tugas tersebut dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih kegiatan sekaligus memastikan setiap persoalan masyarakat ditangani oleh instansi yang tepat.

DPRD Kaltara pun mendorong agar perencanaan pembangunan antartingkatan pemerintahan berjalan selaras sehingga tidak ada kebutuhan masyarakat yang terabaikan akibat ketidakjelasan kewenangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page