Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, KALTARA – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, menilai peningkatan kapasitas wakil rakyat harus berjalan seiring dengan penguatan integritas dan etika publik.
Hal tersebut disampaikannya setelah mengikuti kegiatan bimbingan teknis legislator Partai Keadilan Sejahtera yang berlangsung di Jakarta beberapa waktu lalu.
Nasir mengatakan, pelatihan tersebut memberikan perspektif baru mengenai bagaimana anggota DPRD dapat bekerja lebih efektif sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
Menurutnya, masyarakat kini menuntut kinerja wakil rakyat yang tidak hanya terlihat, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Ia menjelaskan, berbagai materi yang diterima mencakup penguatan fungsi reses, strategi komunikasi politik, hingga peneguhan etika pejabat publik.
Bekal tersebut dinilai penting agar anggota legislatif mampu merespons aspirasi masyarakat secara lebih terarah.
“Tantangan saat ini bukan hanya soal kemampuan teknis menyusun kebijakan, tetapi bagaimana menunjukkan kerja nyata yang transparan dan akuntabel,” kata Nasir kepada MataKaltara.com, Senin (13/04/2026).
Nasir menambahkan, kepercayaan publik harus dibangun melalui konsistensi tindakan, komunikasi yang jujur, serta komitmen menjaga integritas dalam setiap keputusan.
Tanpa hal tersebut, menurutnya, hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat akan sulit terjaga dengan baik.
Dalam kegiatan itu, peserta juga mendapat pembekalan terkait penguatan citra diri legislator yang kredibel, serta pentingnya kerja sama antara DPRD dan DPR RI agar program pembangunan nasional dapat selaras dengan kebutuhan daerah.
Ia menilai, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Lebih jauh, Nasir menegaskan bahwa jabatan sebagai wakil rakyat merupakan amanah besar yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.
“Menjadi legislator bukan sekadar menjalankan fungsi formal. Kami dituntut menghadirkan solusi dan memastikan masyarakat merasakan manfaat dari setiap kebijakan,” ujarnya.
Ia berharap, seluruh pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama kegiatan tersebut dapat segera diterapkan dalam pelaksanaan tugas di daerah.
