Penulis: Soni | Editor: Hadni
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Pasca penetapan tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di dataran tinggi Krayan, Pemerintah Kabupaten Nunukan melaksanakan rapat terakit penanganan bencana tersebut.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nunukan, Arief Budiman mengatakan, Kejadian Bencana Banjir dan Tanah Longsor yang terjadi di dataran tinggi Krayan beberapa waktu lalu berdampak langsung pada 5 Kecamatan yakni Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Timur, Kecamatan Krayan Barat, Krayan Selatan dan Kecamatan Krayan Tengah.
“Rapat koordinasi yang dilaksanakan ini membahas terakit penanganan penanggulangan bencana di wilayah terdampak,” kata Arief, Rabu (11/09/2024).
Arief mengatakan, rapat koordinasi tersebut juga di hadiri oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nunukan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Nunukan, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP).
Dikatakannya, akibat bencana banjir dan longsor yang terjadi di Krayan, sejumlah jembatan rusak dan areal persawahan milik masyarakat rusak dan gagal panen.
Arif membeberkan, untuk jembatan yang rusak di Kecamatan Krayan Timur 7 jembatan, Krayan Barat 3 Jembatan, Krayan Tengah 9 Jembatan dan Krayan Selatan 17 jembatan.
“Kita kemren sudah meminta pihak DPUPR untuk mendata, dan hasilnya ada 38 titik jembatan yang rusak,” terangnya.
Sementara itu, berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nunukan, total luas persawahan milik masyarakat yang terdampak banjir mencapai 677,995 hektare.
Arief mengatakan, untuk penanganan bencana tersebut pihaknya saat ini tengah dalam proses pengajuan anggaran perbaikan untuk jembatan dan persawahan yang rusak ke Pemerintah Kabupaten Nunukan sebanyak Rp 3 Miliar dari Dana Tidak Terduga (DTT).
Meski demikian, Arief mengatakan jika anggaran yang diajukan tersebut nantinya masih melalui review dari pihak Inspektorat dan pihak keuangan.
“Tapi ini kan nanti mau di evaluasi dan akan di bahas di tim anggaran, intinya dari kita mengajukan Rp 3 Miliar. Untuk nilai pastinya nanti yang keluar akan menyesuaikan dengan keuangan dan kemampuan daerah lagi,” jelasnya.
