Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Kesempatan memperoleh bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu mendapat perhatian.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, mengingatkan agar program pemberdayaan ekonomi tidak hanya dapat diakses oleh kelompok yang sudah terbiasa dengan administrasi pemerintahan.
Menurut Nasir, pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur administrasi berpotensi tertinggal dalam memperoleh dukungan pemerintah. Padahal, mereka juga memiliki kebutuhan dan peluang usaha yang perlu mendapatkan perhatian.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam reses titik kedua Nasir di Jalan Angkasa, Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan, Jumat (13/11/2026).
Dalam dialog bersama masyarakat, muncul aspirasi mengenai akses bantuan usaha yang dinilai belum sepenuhnya menjangkau seluruh kalangan pelaku UMKM.
Nasir menilai, program pemberdayaan ekonomi harus memberikan kesempatan yang adil kepada masyarakat sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai kemampuan menyusun proposal justru menjadi pembeda utama antara masyarakat yang memperoleh bantuan dan mereka yang tidak mendapatkannya.
“Jangan sampai yang mendapatkan bantuan hanya mereka yang sudah tahu cara membuat proposal dan memahami jalur administrasi. Sementara masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan justru tertinggal karena tidak tahu harus memulai dari mana,” kata Nasir kepada MataKaltara.com, Rabu (18/11/2026).
Ia menekankan, pemerataan akses bantuan bukan berarti mengabaikan persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, proses seleksi harus mampu menjangkau pelaku usaha dengan kondisi dan kemampuan administrasi yang berbeda.
Menurutnya, kebutuhan dan potensi usaha masyarakat juga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan penerima program pemberdayaan.
Nasir turut mengingatkan agar pembentukan kelompok usaha tidak hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan bantuan. Kelompok yang dibentuk harus memiliki kegiatan ekonomi yang jelas serta komitmen anggota untuk menjalankan usaha.
“Jangan hanya membentuk kelompok di atas kertas untuk mendapatkan bantuan. Harus ada kegiatan usaha yang jelas dan anggota yang benar-benar memiliki komitmen menjalankannya,” ujarnya.
Ia menilai, program bantuan akan kehilangan tujuan apabila hanya menghasilkan kelompok penerima tanpa aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan bantuan diberikan berdasarkan kebutuhan dan kelayakan usaha. Penentuan penerima juga harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan kesan bahwa kesempatan memperoleh program hanya terbuka bagi kelompok tertentu.
Nasir berharap pemberdayaan UMKM dapat menjangkau pelaku usaha dari berbagai skala, termasuk masyarakat yang baru merintis usaha dan belum memiliki pengalaman mengakses program pemerintah.
Menurutnya, keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari jumlah bantuan yang tersalurkan, tetapi juga dari kemampuan penerima mengembangkan kegiatan usaha dan meningkatkan pendapatan.
Ia berharap prinsip pemerataan dan ketepatan sasaran menjadi perhatian dalam pelaksanaan program bantuan UMKM di Kalimantan Utara.












