Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Pengelolaan barang milik daerah menjadi salah satu perhatian DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Melalui Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan I Tahun 2026–2027, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kaltara menyetujui Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Persetujuan tersebut menjadi langkah untuk memperkuat landasan hukum dalam pengelolaan aset pemerintah daerah, mulai dari penatausahaan, pemanfaatan hingga pengawasan barang milik daerah.
Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie, mengatakan regulasi pengelolaan aset daerah perlu diperkuat agar seluruh barang milik pemerintah dapat dikelola secara tertib dan memberikan manfaat optimal.
“Pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Aset yang dimiliki pemerintah merupakan sumber daya daerah yang harus dijaga serta dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Djufrie kepada MataKaltara.com, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, penguatan regulasi menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan aset pemerintah berjalan sesuai ketentuan dan memiliki kepastian hukum.
Ia berharap perubahan Perda tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas administrasi aset daerah sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatannya.
“Harapan kita, melalui perubahan regulasi ini pengelolaan aset daerah semakin baik. Jangan sampai aset yang dimiliki pemerintah tidak tercatat dengan baik atau tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.
Rapat paripurna yang berlangsung Senin (09/11/2026) dipimpin Achmad Djufrie didampingi Wakil Ketua DPRD Muhammad Nasir dan Muddain.
Hadir Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala bersama jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda.












