Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi perhatian dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, menegaskan pengalokasian anggaran pendidikan harus memenuhi batas minimal belanja wajib atau mandatory spending.Sementara sektor kesehatan diarahkan untuk mempercepat penanganan stunting secara komprehensif.
Penegasan tersebut disampaikan setelah DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kaltara menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan I Tahun 2026–2027, Senin (09/11/2026).
Achmad Djufrie mengatakan, kesepakatan KUA-PPAS tidak hanya berbicara mengenai arah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat mendapat perhatian dalam kebijakan anggaran.
Ia memastikan DPRD akan mengawal agar alokasi belanja pendidikan memenuhi ketentuan minimal yang diwajibkan.
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian khusus, terutama dalam upaya mempercepat penanganan stunting yang membutuhkan penanganan lintas sektor.
“Selain fokus pada pertumbuhan ekonomi, kami memastikan pengawalan DPRD dalam KUA-PPAS 2027 menjamin alokasi belanja pendidikan telah memenuhi batas minimal wajib atau mandatory spending,” kata Djufrie kepada MataKaltara.com, Sabtu (14/11/2026).
Ia juga menekankan anggaran kesehatan diprioritaskan untuk percepatan penanganan masalah stunting secara komprehensif.
Penanganan stunting dinilai membutuhkan dukungan kebijakan dan program yang terarah agar upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
Menurut Achmad Djufrie, pembahasan anggaran harus memastikan program prioritas benar-benar menjawab kebutuhan mendasar masyarakat. Karena itu, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah mencermati berbagai usulan program sebelum nota kesepakatan ditandatangani.
“Nota kesepakatan KUA-PPAS ini merupakan fondasi awal yang sangat krusial. Kami di DPRD bersama TAPD telah mencermati setiap program prioritas agar postur APBD 2027 nanti benar-benar berpihak pada kebutuhan mendasar dan percepatan pembangunan masyarakat Kaltara,” pungkasnya.
DPRD berharap komitmen tersebut dapat diterjemahkan dalam penyusunan APBD 2027 sehingga sektor pendidikan dan kesehatan tetap mendapatkan alokasi sesuai ketentuan dan kebutuhan pembangunan daerah.












