Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Keterbatasan jumlah tenaga penyuluh pertanian menjadi tantangan dalam pemerataan pendampingan petani, khususnya di wilayah perdesaan. Untuk menjawab persoalan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Nunukan mulai mendorong penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dengan melibatkan petani yang memiliki pengalaman dan keberhasilan dalam mengembangkan usaha tani.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperkuat sistem penyuluhan pertanian agar tidak sepenuhnya bergantung pada keberadaan penyuluh aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga tumbuh melalui partisipasi aktif masyarakat tani.
Dalam kegiatan kunjungan ke Desa Seberang, Widodo menegaskan bahwa petani tidak hanya harus menjadi objek pembinaan, tetapi juga dapat mengambil peran sebagai subjek pembangunan pertanian melalui kegiatan berbagi pengetahuan dan pengalaman.
“Kita ingin membangun gerakan penyuluhan yang tumbuh dari masyarakat petani sendiri. Petani yang memiliki pengalaman dan keberhasilan dalam usaha tani dapat berbagi pengetahuan kepada petani lainnya,“ kata Widodo kepada MataKaltara.com, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, keberadaan Penyuluh Pertanian Swadaya berpotensi memperluas jangkauan pelayanan penyuluhan sekaligus mempercepat proses transfer pengetahuan dan teknologi pertanian di tingkat desa.
Petani yang telah berhasil menerapkan inovasi dalam kegiatan usaha tani diharapkan mampu menjadi contoh sekaligus penggerak bagi kelompok tani lainnya. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak hanya berlangsung melalui pendampingan formal, tetapi juga melalui pertukaran pengalaman antarpelaku usaha tani.
Widodo menjelaskan, pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K).
Pasal 20 ayat (1) mengatur bahwa penyuluhan dilaksanakan oleh penyuluh PNS, penyuluh swasta, dan/atau penyuluh swadaya. Sementara Pasal 21 ayat (2) menegaskan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi pendidikan serta pelatihan bagi penyuluh swasta dan penyuluh swadaya.
Artinya, keterlibatan petani sebagai penyuluh bukan sekadar solusi alternatif atas keterbatasan tenaga penyuluh pemerintah, melainkan bagian dari sistem penyuluhan yang telah diatur dalam perundang-undangan.
DKPP Kabupaten Nunukan melalui Bidang Penyuluhan berharap penumbuhan calon Penyuluh Pertanian Swadaya dapat melahirkan kader-kader penggerak pertanian di tingkat desa. Mereka diharapkan mampu mendorong inovasi, memperkuat kapasitas kelompok tani, serta membangun kemandirian petani dalam mengembangkan usaha pertanian.
Kunjungan ke Desa Seberang juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, penyuluh ASN, calon penyuluh swadaya, dan kelembagaan petani.
Ke depan, DKPP Kabupaten Nunukan akan terus mendorong penguatan kelembagaan petani, peningkatan kelas kemampuan kelompok tani, pemerataan pelayanan penyuluhan, serta pengembangan penyuluh swadaya sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia sektor pertanian.
Upaya tersebut diharapkan mampu menjadikan desa dan kelompok tani sebagai pusat pertumbuhan pertanian yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan. Sebab, kemajuan sektor pertanian tidak cukup hanya diukur dari peningkatan produksi dan hasil panen.
Kualitas sumber daya manusia, kuatnya kelembagaan petani, serta kemampuan masyarakat untuk saling memberdayakan menjadi faktor penting dalam membangun pertanian Nunukan yang lebih maju dan berdaya saing.
