Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Nunukan, Arpiah, menegaskan bahwa ancaman terhadap ideologi bangsa di wilayah perbatasan bukan lagi sekadar teori. Pengalaman mengikuti Retret Kebangsaan yang digelar pemerintah pusat justru membuatnya semakin yakin bahwa daerah perbatasan seperti Nunukan menjadi salah satu wilayah yang harus diperkuat ketahanan ideologi dan persatuannya.
Pernyataan itu disampaikan Arpiah saat menghadiri rapat koordinasi pembahasan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) bersama pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, dan tokoh etnis menyikapi polemik dugaan penghinaan terhadap suku yang sempat menjadi perhatian publik, Rabu (05/08/2026).
“Baru hari pertama saya kembali beraktivitas setelah mengikuti retret kebangsaan. Selama sepekan kami mendapatkan pembekalan dari para petinggi negara mengenai berbagai ancaman terhadap bangsa. Ternyata, ketika saya kembali ke Nunukan, saya melihat ancaman itu nyata terjadi di daerah perbatasan,” kata Arpiah kepada MataKaltara.com, Rabu (05/08/2026).
Menurut Arpiah, dalam materi retret dijelaskan berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, mulai dari ketahanan ideologi, geografi, hingga demografi.
Seluruh aspek tersebut, kata dia, sangat relevan dengan kondisi Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
“Semua tantangan itu lengkap ada di daerah perbatasan. Karena itu, kita harus benar-benar menjaganya agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar,” ujarnya.
Ia mengapresiasi langkah cepat Polres Nunukan bersama pemerintah daerah dan para tokoh masyarakat yang segera meredam situasi sehingga polemik yang muncul tidak berkembang menjadi konflik horizontal.
Namun Arpiah mengingatkan, penyelesaian persoalan tidak cukup hanya dilakukan ketika konflik muncul. Menurutnya, perlu dibangun ruang dialog yang berkelanjutan melalui forum lintas suku, lintas agama, serta melibatkan generasi muda.
Ia mengusulkan agar pemerintah secara berkala mempertemukan para tokoh adat, tokoh agama, organisasi kepemudaan, hingga pelajar dari berbagai latar belakang etnis.
“Jangan hanya orang tua yang dikumpulkan. Anak-anak muda juga harus dilibatkan. Mereka harus saling mengenal, berdiskusi, makan bersama, dan membangun persahabatan. Dari situ rasa saling menghargai akan tumbuh,” jelasnya.
Arpiah menilai bonus demografi harus dimanfaatkan sebagai kekuatan bangsa, bukan justru menjadi celah munculnya provokasi yang memecah belah masyarakat.
Menurutnya, setiap anak muda harus memiliki kebanggaan terhadap identitas budayanya tanpa kehilangan rasa memiliki terhadap Kabupaten Nunukan dan Indonesia.
“Saya orang Nunukan, tetapi saya juga bangga dengan suku Bugis. Semua suku memiliki nilai luhur yang mengajarkan etika, penghormatan kepada sesama, dan menghargai orang lain. Ketika seseorang memahami budaya dan ajaran leluhurnya dengan benar, saya yakin dia tidak akan merendahkan suku lain,” tuturnya.
Ia menambahkan, keberagaman yang dimiliki Nunukan merupakan modal sosial yang harus dijaga sebagai kekuatan, bukan dijadikan alasan untuk saling menyerang.
“Justru keberagaman adalah kekayaan kita. Kita berbeda, tetapi mampu hidup berdampingan. Itu kekuatan besar yang harus terus dipertahankan,” ucapnya.
Selain penguatan budaya, Arpiah menilai tokoh agama memiliki peran penting menanamkan nilai toleransi kepada masyarakat, terutama generasi muda.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah harus memastikan pelayanan publik dan penegakan hukum dilakukan secara adil kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku maupun agama.
“Jangan sampai masyarakat merasa ada perlakuan yang tidak adil. Ketidakadilan bisa memunculkan rasa kecewa yang kemudian dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk memicu konflik,” ungkapnya.
Di sisi lain, Arpiah menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas daerah.
“Kalau masyarakat sejahtera, ruang untuk diprovokasi akan semakin kecil. Karena itu, selain menjaga persatuan, pemerintah juga harus terus bekerja meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dua hal ini harus berjalan beriringan agar Nunukan tetap aman, damai, dan kuat sebagai daerah perbatasan Indonesia.” pungkasnya.
