Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Polemik terkait kabar penghentian kerja sama pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Pratama (RSP) Sebatik menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Nunukan.
Isu tersebut sempat memicu keresahan masyarakat perbatasan karena dikhawatirkan berdampak pada pelayanan kesehatan warga Pulau Sebatik.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Ramsah bersama Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Nunukan turun langsung melakukan kunjungan kerja ke RS Sebatik, Jumat (29/05/2026).
Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan normal serta mencari kejelasan terkait informasi penghentian layanan BPJS yang beredar di tengah masyarakat.
Dalam pertemuan bersama Pelaksana Harian Direktur RS Sebatik, Akhmad Rijal, dipastikan pelayanan pasien BPJS maupun JKN masih tetap berjalan seperti biasa.
Pelayanan rawat inap, rawat jalan, tindakan medis hingga Unit Gawat Darurat (UGD) disebut masih melayani masyarakat.
“Dari hasil koordinasi kami dengan pihak rumah sakit, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal. Pasien BPJS maupun JKN tetap dilayani,” kata Ramsah kepada MataKaltara.com, Jumat (29/05/2026).
Ia menegaskan, DPRD tidak ingin masyarakat menjadi korban akibat informasi yang belum jelas dan berkembang liar di tengah publik.
“Kami sengaja turun langsung supaya masyarakat mendapat kepastian. Jangan sampai muncul kepanikan karena informasi yang belum utuh,” ujarnya.
Menurut Ramsah, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh terganggu hanya karena persoalan administrasi maupun mekanisme kerja sama antar instansi.
“Kalau ada penyesuaian administrasi atau kerja sama, jangan sampai pelayanan ke masyarakat ikut terhambat. Rakyat datang ke rumah sakit karena membutuhkan pertolongan,” jelasnya.
Ia juga meminta seluruh pihak, baik pemerintah daerah, BPJS Kesehatan maupun manajemen rumah sakit, menjaga komunikasi agar polemik tersebut tidak semakin melebar.
“Kami berharap semua pihak bisa duduk bersama mencari solusi. Jangan sampai masyarakat yang menjadi bingung,” ucapnya.
Ramsah menyoroti pentingnya sosialisasi setiap kebijakan yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik.
Menurutnya, lemahnya penyampaian informasi dapat memunculkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Kalau ada perubahan kebijakan atau proses penyesuaian, harus disampaikan secara terbuka dan menyeluruh. Jangan masyarakat tahu belakangan setelah isu berkembang ke mana-mana,” ucapnya.
Ia menilai pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi hingga tingkat bawah agar informasi yang diterima masyarakat tidak simpang siur.
“Sosialisasi itu penting. Mulai dari pemerintah desa, kecamatan, puskesmas sampai masyarakat harus mendapat penjelasan yang sama supaya tidak terjadi keresahan,” tuturnya.
Politisi DPRD Nunukan itu juga mengingatkan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan strategis pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat.
“Kami berharap pemerintah daerah tidak berjalan sendiri. DPRD harus dilibatkan dalam setiap kebijakan strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas,” ungkapnya.
Ia menambahkan, wilayah perbatasan seperti Pulau Sebatik membutuhkan perhatian serius dalam sektor kesehatan karena akses layanan masyarakat sangat bergantung pada fasilitas yang ada.
“Sebatik ini wilayah perbatasan. Rumah sakit menjadi harapan masyarakat ketika membutuhkan pelayanan kesehatan cepat. Karena itu pelayanan harus tetap terjamin,” pungkasnya.
Sementara itu, pihak BPJS Kesehatan Kabupaten Nunukan bersama manajemen RS Sebatik disebut masih terus melakukan koordinasi terkait administrasi dan mekanisme kerja sama pelayanan kesehatan ke depan.
